IPM Jabar Tertinggi, DPRD Minta Pemprov Fokus Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

INILAHKORAN.ID - Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat yang menjadi tertinggi secara nasional pada 2025, belum sepenuhnya menjawab tantangan pembangunan di provinsi berpenduduk lebih dari 51 juta jiwa tersebut. 

Di balik capaian itu, Jawa Barat masih tertahan di peringkat ke-15 nasional dan belum mampu menembus 10 besar.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karyaguna menilai, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Menurutnya, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dilakukan beberapa lembaga survei beberapa waktu lalu, perlu dibarengi dengan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat dan merata.

"Walaupun itu memang pernah jadi pembicaraan, antara tingkat kepuasan publik Jawa Barat terhadap gubernur yang sangat tinggi dengan data BPS yang menyandingkan bahwa kelayakan hidup masyarakat Jawa Barat masih tertinggal dari beberapa provinsi, bahkan tidak masuk 10 besar," kata Buky di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung baru-baru ini.

Meski mengakui adanya tren positif, Buky mengingatkan jika persoalan mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan utama. 

Penurunan kedua indikator tersebut dinilai belum cukup kuat, untuk mendongkrak posisi Jawa Barat dalam pemeringkatan pembangunan manusia nasional.

"Misalnya angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun 0 koma sekian persen. Di antara provinsi lain sebetulnya penurunannya lebih tinggi, tetapi yang dicatat oleh BPS itu angka kumulatif," ucapnya.

Sebab itu, DPRD mendorong Pemprov Jabar untuk mulai menyeimbangkan fokus pembangunan. Tidak hanya mengejar pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga memperkuat sektor pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat.

"Bagaimanapun itu harus menjadi catatan dan perhatian. Angka pengangguran dan kemiskinan masih relatif tinggi. Ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernur supaya mulai memprioritaskan program-program di sektor penyeimbang antara pembangunan infrastruktur dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, dalam rilis BPS Jawa Barat beberapa waktu lalu, IPM pada 2025 mencapai 75,90 atau meningkat 0,98 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, capaian tersebut menunjukkan percepatan pembangunan manusia yang signifikan meski secara peringkat Jawa Barat masih berada di posisi ke-15 dari 38 provinsi.

"Kalau kita melihat IPM secara level, Jawa Barat memang masih berada pada posisi ke-15 di antara 38 provinsi di Indonesia. Namun, kalau kita melihat perubahan dari tahun ke tahun, Jawa Barat justru menunjukkan akselerasi pembangunan manusia yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan secara momentum Jawa Barat sedang mengalami akselerasi yang sangat kuat," ujar Margaretha.

Peningkatan IPM ditopang oleh membaiknya seluruh indikator utama, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga daya beli masyarakat. Umur Harapan Hidup meningkat dari 75,16 tahun menjadi 75,53 tahun. Harapan Lama Sekolah naik dari 12,80 tahun menjadi 13,02 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah bertambah dari 8,87 tahun menjadi 9,14 tahun.

Di sektor ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga naik sekitar Rp290 ribu, dari Rp12,16 juta menjadi Rp12,45 juta.

Meski demikian, DPRD menilai capaian tersebut belum cukup untuk membuat Jawa Barat berpuas diri. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, percepatan peningkatan kualitas hidup masyarakat harus terus diiringi kebijakan yang mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara lebih signifikan.

Posisi Jawa Barat yang masih berada di luar 10 besar IPM nasional, menjadi sinyal pembangunan manusia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat pembangunan hingga menyentuh kelompok masyarakat paling rentan.