ITB Dorong Mitigasi Berbasis Komunitas: Perempuan Siaga Hadapi Bencana

KETIKA bencana datang, perempuan dan anak menghadapi risiko berbeda. Karena itu, suara mereka penting dalam merancang mitigasi sejak awal.

ITB Dorong Mitigasi Berbasis Komunitas: Perempuan Siaga Hadapi Bencana
EDUKASI MITIGASI: Puluhan perempuan mendapatkan edukasi terkait mitigasi bencana, yang digagas ITB melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2026 skema Bottom Up bertajuk Pengembangan Rencana Aksi Mitigasi Bencana Perdesaan Berbasis Komunitas Perempuan di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kota.(INILAH/YULIANTONO)

Oleh: Yuliantono

Bencana tidak selalu menghadirkan risiko yang sama bagi setiap orang. Di tengah situasi darurat, perempuan dan anak dapat menghadapi persoalan berbeda, mulai dari proses evakuasi hingga kebutuhan dasar di lokasi pengungsian.

Namun, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya menjadi bagian dari perencanaan mitigasi bencana di tingkat pedesaan.

Institut Teknologi Bandung (ITB) berupaya mengubah pola tersebut. Melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2026 skema Bottom Up, ITB mengembangkan rencana aksi mitigasi bencana perdesaan berbasis komunitas perempuan.

Kegiatan yang digelar di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kota ITB, Sabtu (26/9) itu, mendorong perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima perlindungan atau bantuan, tetapi ikut mengambil keputusan dalam menghadapi bencana.

Ketua PkM Teti Armiati Argo mengatakan, selama ini pengelolaan bencana lebih banyak melibatkan laki-laki. Salah satu alasannya karena laki-laki dianggap lebih kuat dan mampu membawa barang maupun anggota keluarga saat evakuasi.

"Selama ini pengelolaan bencana banyaknya ke laki-laki. Karena dianggap harus kuat, bisa membawa barang, melindungi dan membawa keluarga," ujar Teti.

Pandangan tersebut, menurut dia, dapat membuat kebutuhan perempuan terlewat dalam perencanaan. Padahal, perempuan memiliki kondisi berbeda ketika harus menyelamatkan diri maupun mendampingi anak di tengah bencana.

Pengalaman tsunami Aceh 2004 menjadi salah satu gambaran. Saat itu, pengetahuan masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika bencana masih terbatas.

"Karena yang membawa anak itu ibu-ibu. Ibu-ibu tidak bisa lari kencang. Bapak-bapak bisa lari kencang, dia pilih membawa anak yang lebih besar," ucapnya.

Karena itu, mitigasi bencana perlu disiapkan jauh sebelum bencana datang. Perempuan harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan baru hadir ketika bantuan mulai dibagikan.

Kebutuhan sederhana di pengungsian pun kerap luput dari perhatian. Pakaian perempuan mungkin tersedia, tetapi kebutuhan anak dan perempuan belum tentu terpenuhi.

"Kadang-kadang banyak pakaian perempuan, banyak baju perempuan, tapi baju anak-anak tidak ada, makanan bayi tidak ada, pampers tidak ada, pembalut tidak ada. Padahal butuh," katanya.

Mitigasi bencana di pedesaan juga tidak bisa dilepaskan dari sumber penghidupan masyarakat. Salah satunya pertanian yang menjadi tumpuan banyak keluarga. Karena itu, program ITB turut menyasar perempuan petani yang menghadapi risiko bencana sekaligus tekanan perubahan iklim.

Ketika lahan pertanian rusak dan tidak lagi produktif, persoalannya bukan hanya kerusakan lingkungan. Sumber pangan dan pendapatan keluarga ikut terancam.

Teti mengatakan masyarakat perlu memiliki pilihan ketika lahan pertanian tidak dapat lagi digunakan. Diversifikasi sumber pangan dan pertanian menjadi salah satu cara yang dapat disiapkan. (gin)


Editor : Inilahkoran