Khawatir PSN Bikin Alam Jabar Tak Stabil, DPRD Sambangi Kementerian LHK

INILAHKORAN, Bandung – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat bersama Panitia Khusus (Pansus) VI, menggelar rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Rapat terkait kebutuhan tata ruang, menyikapi melimpahnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun di Jawa Barat.

Sebab seiring banyaknya bencana alam yang terjadi, ini mengindikasikan situasi alam yang sudah tidak stabil. Menyadari kelestarian alam adalah tanggung jawab bersama, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pusat dan daerah.

"Kita ingin menjaga kelestarian alam tetap terjaga, dengan permintaan pasokan yang cenderung mengubah peruntukan tata ruang. Terutama dari lahan-lahan seperti cagar alam, ruang terbuka hijau dan seterusnya,” ujarnya.

Baca Juga: Matangkan Raperda, Pansus VIII DPRD Jabar Konsultasi ke Kementerian ESDM

"Kami menyadari proyek-proyek nasional banyak di Jawa Barat, seperti kereta api cepat, kemudian jalan tol yang melintas di wilayah ruang terbuka hijau. Terutama cagar alam yang harus dilindungi," ucapnya.

Dia berharap dari pertemuan tersebut, didapat solusi berupa regulasi yang nantinnya akan disinkronisasikan antara pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten.

Sementara Ketua Pansus VI Hasbullah Rahmat menyoroti mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang menurutnya adalah prinsip dasar dalam menuntaskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Wilayah. Khususnya menyikapi adanya Perpres Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Baca Juga: Ummi Siti Ajak Generasi Muda Syukuri Nikmat Empat Pilar Kebangsaan

Menurutnya, semua perencanaan pembangunan yang termaktub dalam Perpres tersebut harus lolos dari kajian KLHK, terutama di wilayan rawan bencana. Ini bertujuan untuk mencegah dampak buruk terhadap lingkungan, dari pengerjaan PSN yang tengah digenjot.

"Perihal wilayah lingkungan hidup, semua proyek strategis nasional yang berada di Jawa Barat itu harus ada pendekatan KLHS-nya dan harus ada pendekatan mitigasi bencana.Kita ingin struktur ruang di kawasan Patimban Raya itu juga tidak semua untuk kawasan industri, kita tetap mempertahankan LP2B juga disitu," harapnya. (Yuliantono)