Komisi III DPRD Jabar Soroti KTMDU, Target Pendapatan Daerah Terancam Tak Maksimal

INILAHKORAN.ID – Komisi III DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemprov Jabar terhadap potensi tekanan pada target pendapatan daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih tingginya jumlah kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang (KTMDU). Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Persoalan itu mengemuka saat Komisi III DPRD Jabar mengevaluasi kinerja sejumlah mitra kerja Pemprov Jabar dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon, Rabu (16/9/2026).

Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengatakan evaluasi diawali di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kabupaten Cirebon untuk melihat perkembangan realisasi pendapatan setelah APBD Perubahan 2026 disahkan.

“Kami memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pasca-penetapan APBD Perubahan, kami berharap target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Namun, tantangan terberat saat ini ada pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) masih cukup tinggi,” ujar Jajang.

Ia mengungkapkan, realisasi PKB berpotensi hanya mencapai sekitar 90 persen dari potensi penerimaan yang tersedia.

Menurut Jajang, kondisi tersebut menjadi sinyal bagi seluruh kantor P3D di Jawa Barat untuk memperkuat strategi peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar dan mendaftarkan ulang kendaraan bermotor.

Komisi III Soroti Kinerja Bank bjb

Selain sektor pendapatan daerah, Komisi III DPRD Jabar turut mengevaluasi kinerja Bank bjb Wilayah III Cirebon.

Meski mencatatkan pertumbuhan kinerja, bank pembangunan daerah tersebut masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

“Secara keseluruhan ada peningkatan kinerja, namun catatan kami untuk daerah adalah mengenai LDR. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun masih relatif kecil dibandingkan penyaluran kreditnya. Ke depan, Bank bjb harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyimpan dananya di bjb,” ucap Jajang.

Ia menilai posisi Bank bjb memiliki dukungan ekosistem pemerintah daerah di Jawa Barat yang dapat menjadi salah satu kekuatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dukungan tersebut, kata dia, perlu diterjemahkan menjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempatkan dana di Bank bjb.

investasi Diminta Serap Tenaga Kerja Lokal

Komisi III DPRD Jabar juga memberikan perhatian terhadap investasi dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

DPRD Jabar menilai investasi yang masuk ke Jawa Barat tidak cukup hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga perlu memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Kami merekomendasikan seluruh mitra kerja untuk memaksimalkan kinerjanya. Di sektor penanaman modal, investasi yang masuk ke Jawa Barat diharapkan tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal,” katanya.

Selain investasi, Komisi III meminta pembenahan terhadap BUMD yang kinerjanya belum optimal.

Menurut DPRD Jabar, perusahaan daerah dan aset milik Pemprov Jabar perlu dikelola secara lebih produktif agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekaligus mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Jabar memastikan mitra kerja Pemprov Jabar mampu mengoptimalkan potensi pendapatan, memperkuat kinerja badan usaha daerah, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.***