Jaga Asa di Piring Warga

Oleh : Maman Suharman

Meja makan warga Kabupaten Cirebon kini tak bisa lagi berdiri sendiri. Untuk urusan sepiring nasi, dapur-dapur di wilayah ini ternyata sangat bergantung pada tetangga sebelah.

Fakta ini terungkap saat perwakilan daerah berkumpul di Hotel Luxton Cirebon, Selasa (15/9) malam WIB.

Dalam pertemuan penting yang digagas Bank Indonesia (BI) Cirebon tersebut, terkuak bahwa Kabupaten Cirebon saat ini sedang kekurangan pasokan beras. Bupati Imron mengakui secara terbuka bahwa wilayahnya tidak bisa memenuhi urusan perut warganya sendirian.

Untuk menjaga agar isi piring masyarakat tetap aman dan harganya tidak melambung tinggi, Cirebon harus mengetuk pintu daerah tetangga di Ciayumajakuning, khususnya Kuningan dan Majalengka.

“Kita tidak bisa egois berjalan sendiri-sendiri kalau bicara soal inflasi. Urusan pasokan dan distribusi pangan di Ciayumajakuning ini ibarat rantai yang saling mengikat,” ujar Imron saat ditemui pada Rabu (16/9).

Imron menyadari betul betapa rapuhnya nasib isi dompet warga jika harga pangan bergejolak. Dia berkomitmen untuk menjaga stabilitas lewat strategi 4K: memastikan harga tetap terjangkau, stok selalu ada, jalur distribusi lancar, dan komunikasi antarwilayah tetap terjaga.

Namun, Imron menegaskan ia tidak ingin pertemuan ini hanya menjadi ajang kumpul-kumpul formalitas dan obrolan di atas kertas. Dia mendesak agar ada aksi nyata yang langsung menyentuh masyarakat, terutama saat harga sembako mulai mencekik leher.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengungkapkan, hasil pemetaan neraca pangan menunjukkan terdapat ketimpangan antara kebutuhan dan produksi sejumlah komoditas di wilayah Ciayumajakuning.

Untuk komoditas beras, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon tercatat mengalami defisit. Sebaliknya, Indramayu, Kuningan dan Majalengka memiliki kapasitas produksi yang dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan daerah lain.

“Indramayu, Kuningan, dan Majalengka merupakan sentra produksi yang dapat dikerjasamakan agar kebutuhan pangan di Ciayumajakuning tercukupi,” kata Wihujeng.

Kondisi serupa terjadi pada komoditas cabai. Sejumlah wilayah masih mengalami defisit, sedangkan Majalengka memiliki potensi produksi yang dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan pasokan di daerah lainnya.

Melihat kondisi tersebu akunya, BI Cirebon mendorong penguatan kerja sama pangan antardaerah.

Sejumlah skema diusulkan, mulai dari pembentukan BUMD pangan atau penugasan kepada BUMD yang sudah ada, integrasi sistem informasi pangan, kemitraan dengan offtaker, hingga penyusunan payung hukum kerja sama antardaerah.

“Penguatan jaringan pasokan tersebut diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara daerah surplus dan defisit sekaligus menjadi instrumen pengendalian inflasi pangan di kawasan Ciayumajakuning,” pungkasnya. (bsf)