Janji Flyover Cimareme-Padalarang Tak Kunjung Terealisasi, P4KBB Bakal Gerakan Massa

P4KBBB akan menggelar aksi damai dan mempertanyakan realisasi janji pembangunan Flyover Cimareme-Padalarang

Janji Flyover Cimareme-Padalarang Tak Kunjung Terealisasi, P4KBB Bakal Gerakan Massa
Kondisi arus lalu lintas di Jalan Cimareme-Padalarang selalu diwarnai kemacetan, Rabu (17/6/2026). P4KBB akan menagih janji realisasi Pemkab soal pembangunan Flyover Cimareme yang digadang bisa mengurai kepadatan dan kemacetan. Foto Agus Satia Negara

INILAHKORAN.ID – Ketua Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Yacob Anwar Leuwi kembali menyoroti lambannya realisasi pembangunan Flyover Cimareme-Padalarang.

Tak cuma itu, Yacob juga menagih janji Anggota Komisi III DPRD KBB yang sebelumnya menargetkan percepatan proyek infrastruktur tersebut demi mengatasi kemacetan yang sudah mengganggu aktivitas warga.

Kemacetan di ruas jalan Cimareme hingga Padalarang disebut sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Pasalnya, dari pengamatan warga, jarak tempuh yang seharusnya hanya memakan waktu 5 menit kini bisa memakan waktu lebih dari setengah jam.

"Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas, distribusi barang, dan akses layanan masyarakat sehari-hari," kata Yacob, Rabu (17/6/2026).

Menanggapi kondisi tersebut, ungkap Yacob, P4KBB berencana menggelar aksi damai dan gerakan kesadaran masyarakat.  Ia menjelaskan, aksi ini disiapkan untuk mendorong koordinasi serius antara Pemkab Bandung Barat, Pemprov Jawa Barat, dan Kementerian PUPR tanpa mengganggu arus lalu lintas.

"Aksi ini sebagai bentuk pengawalan agar janji pembangunan tidak hanya menjadi wacana belaka," ungkapnya.

Yacob menilai, kondisi kemacetan terjadi sudah sangat parah. Bahkan, dari Permata sampai perempatan Cimareme saja bisa 30 menit lebih.

"Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Aksi kami bertujuan agar pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat segera duduk bersama mencari solusi nyata," tegasnya.

Yacob menyebutkan, salah satu hambatan utama dalam rencana ini, yakni proses pembebasan lahan yang membutuhkan kepastian pembagian pendanaan.

Menurutnya, Pemprov Jabar sendiri sudah mendorong pertemuan bersama untuk membahas kontribusi dari masing-masing jenjang pemerintahan.

"Selain itu, Dinas PUPR KBB juga sempat menyatakan kesiapan mendampingi ke Kementerian PUPR, namun langkah tersebut belum juga terlaksana hingga kini," tuturnya.

Dikatakan Yacob, perbandingan dengan proyek sejenis di wilayah tetangga semakin mempertegas kekhawatiran warga.

“Di Kota Cimahi sudah ada lelang pembangunan Flyover senilai Rp150 miliar. Sementara di Cimareme yang kemacetannya tak kalah parah, belum ada kepastian kapan dimulai. Ini yang harus diperhatikan secara serius,” tegasnya.


Editor : Ahmad Sayuti