Jasa Sarana Dikritik Dedi Mulyadi Gegara Jadi Calo MJT, DPRD Jabar Desak Pembenahan

INILAHKORAN.ID - Kritik tajam yang dilontarkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terhadap praktik calo yang dilakukan BUMD PT Jasa Sarana mendapat dukungan dari DPRD Jabar.

Ketua Komisi III DPRD Jabar Jajang Rohana mendesak agar Pemprov Jabar  segera melakukan pembenahan BUMD, khususnya PT Jasa Sarana.

Bahkan Jajang tidak hanya menyoroti soal kerja PT Jasa Sarana, yang menjadi calo moda Metro Jabar Trans (MJT). Pihaknya juga mengkritisi nilai aset mereka yang terus jeblok.

"Jadi Jasa Sarana itu kondisinya minus terus. Aset yang besarnya Rp1,1 triliun, mungkin sekarang sekitar Rp300-400 miliar. Berarti selama berdiri, bukan positif malah aset yang berkurang," ujar Jajang saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu (2/8/2026).

Belum lagi anak perusahaan PT Jasa Sarana, PT Jabar Bersih Lestari (JBL) yang gagal mengelola TPPAS Regional Lulut Nambo, yang dinilai Jajang menambah daftar panjang bobroknya manajemen dalam mengelola BUMD.

Sehingga kata dia, mungkin karena itu PT Jasa Sarana mengambil peran menjadi calo dalam MJT. Di mana menurutnya hal tersebut kurang tepat, karena sejatinya BUMD memiliki usaha sendiri yang produktif.

"Jadilah UMKM. Usaha makelar ketemu makelar. Harusnya kepada bisnis yang produktif. Penyertaan modal dari Pemprov Jabar ini ya digunakan untuk yang produktif sehingga usaha berkembang dan menyelesaikan perekonomian masyarakat Jawa Barat, memberikan deviden," ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat melakukan evaluasi total dalam membenahi BUMD, sebelum holding Sangga Buana mengambilalih.

"Metro Jabar Trans dikelolanya oleh vendor (PT Damri), Jasa Sarana jadi calo. Pemprov Jabar bayar ke Jasa Sarana, dapat untung, ada selisih. Kalau seperti itu, enggak usah pakai BUMD, semua orang juga bisa kayak gitu. Jadi memang harus dibenahi," katanya.

Sebelumnya, kritik tajam Gubernur Dedi Mulyadi terhadap PT Jasa Sarana dilontarkan kala menghadiri groundbreaking proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Rabu (29/7/2026) pekan lalu.

Dedi menyebut, tata kelola PT Jasa Sarana tidak beres, lantaran menjadi calo dalam skema kerja sama penyediaan transportasi massal MJT. Ia menilai, keterlibatan BUMD dalam proyek ini hanya menciptakan rantai birokrasi yang membebani anggaran daerah.

Sebagai langkah perbaikan, Dedi memastikan akan merevisi skema kerja sama tersebut mulai Agustus ini. Ia menegaskan, akan memutus peran Jasa Sarana sebagai perantara. Ke depan sambung dia, penataan menyeluruh BUMD akan dilakukan melalui holding Sangga Buana.

"Pemprov Jabar menargetkan hanya akan memiliki satu BUMD utama yang diberi nama Sangga Buana, sebagai bagian dari reformasi tata kelola perusahaan daerah," kata Dedi.

Dilansir dari akun media sosial MJT, @brt.metrojabartrans jika PT Jasa Sarana tidak lagi terlibat usai terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) 20/2026, yang mana terhitung 1 Agustus 2026 BUMD tersebut tidak lagi berperan sebagai penyelenggara  MJT.