Tak Lagi via Jasa Sarana, Damri Operasikan Langsung MJT
Pemprov Jabar memutus kontrak BUMD PT Jasa Sarana sebagai calo PT Damri dalam pengelolaan Metro Jabar Trans (MJT) melalui Pergub Nomor 20/2026.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar memutus kontrak BUMD PT Jasa Sarana sebagai calo PT Damri dalam pengelolaan Metro Jabar Trans (MJT) melalui Pergub Nomor 20/2026.
Komitmen itu diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara Pemprov Jabar dengan Damri, di Kantor DPRD Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Per 1 Agustus 2026, Damri langsung terhubung dengan Pemprov Jabar terkait pembiayaan operasional MJT tanpa harus melalui perantara dari Jasa Sarana.
General Manager Damri Cabang Bandung Ferdik Sakona menyebut, kerja sama itu menjadi tonggak baru dalam pengelolaan transportasi massal MJT di Bandung Raya.
"Ya, hari ini kita bersyukur karena sudah dilakukan penandatanganan kerja sama pengoperasian atau layanan bus MJT/BRT Provinsi Jawa Barat dengan lima kabupaten/kota se-Jabar. Itu yang kita perlu syukuri," kata Ferdik.
Dia mengungkapkan, kolaborasi langsung dengan Pemprov Jabar sudah berjalan sejak 1 Agustus 2026. Sebelumnya, melalui Jasa Sarana pada Januari lalu.
"Ini kan sejak Januari jalan. Hanya karena terjadi transisi saja. Jadi peralihan, sekarang dari pemerintah langsung ke operator," ujarnya.
Lebih lanjut Ferdik menyebut, selaku operator tugad Damri masih tidak berubah. Mereka tetap mengoperasikan 60 unit bus untuk empat koridor, yakni Leuwipanjang-Soreang, Leuwipanjang-Dago, Dipatiukur-Unpad Jatinangor, serta Leuwipanjang-Majalaya.
"Kita ada empat koridor. Ada empat koridor. Terus yang lain mungkin Bigbird dua koridor," katanya.
Menurut Ferdik, operasional MJT saat ini masih merupakan bagian dari fase persiapan menuju pengembangan sistem transportasi massal yang lebih besar pada 2027 mendatang.
"Itu mungkin nanti 2027. Ini untuk 2026. Ini suatu persiapan aja, untuk simulasi lah. Meskipun operasionalnya udah jalan," ujarnya.
Sementara itu, tarif yang dibayar penumpang saat ini sebesar Rp4.900 per perjalanan. Adapun besaran subsidi yang ditanggung Pemprov Jabar masih akan dihitung berdasarkan realisasi operasional dan jumlah pengguna layanan.
"Tarif untuk sekarang Rp4.900 ya, Rp4.900 tarifnya," kata Ferdik.
Dia menjelaskan, nilai kompensasi atau subsidi pemerintah baru bisa diketahui setelah seluruh data perjalanan dan jumlah tiket terkumpul.
"Nah, itu selisih. Selisihnya itu nanti diperhitungkan baru setelah pelaksanaan," ucapnya.
Terkait modernisasi armada, seluruh bus Metro Jabar Trans yang saat ini dioperasikan Damri masih menggunakan mesin diesel. Rencana penggunaan bus listrik masih menunggu keputusan pemerintah.
"Kalau rencana mungkin ya, tapi kita juga belum tahu. Masih nunggu, Pak. Masih nunggu keputusannya," katanya.
Soal diputusnya PT Jasa Sarana, Ferdik mengakui sangat bersyukur karena langsung berhubungan dengan Pemprov Jabar. Sebab, secara birokrasi administrasi pembayaran kata dia, akan lebih ringkas tanpa campur tangan pihak lain.
"Birokrasi lebih cepat," tandasnya. (Yuliantono)
Editor : Doni Ramdhani


