Pemprov Jabar Tunjuk PT Jasa Sarana Kelola Layanan BRT

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat terbatas, evaluasi progres pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 16 Desember 2024.

Antaranya yang dibahas kata Plh Kepala Dinas Perhubungan Ade Afriandi adalah, harus dikebutnya peraturan gubernur (Pergub) pada pekan ini.

Dimana ada empat Pergub yang harus ditetapkan, yakni seputar angkutan massal berbasis jalan, angkutan metropolitan berbasis jalan, subsidi dan pengadaan barang serta jasa.

Mengingat tahapan lainnya telah rampung dan menyisakan produk hukum yang harus segera selesai, sesuai evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sudah 80 persen artinya dari sisi administrasi, produk hukum sudah bisa direalisasikan. 20 persen tinggal finalisasi Pergub. Evaluasi dari Kemendagri itu diharapkan minggu ini selesai. Bisa ditetapkan Pergub-nya," ujar Ade usai rapat.

Rencananya kata Ade, antara 19-20 Desember 2024 ini Pergub sudah bisa ditetapkan.

Selain itu, salah satu dalam Pergub tersebut, yaitu Pergub 53, Pemprov Jabar menugaskan BUMD PT Jasa Sarana (JS) untuk mengelola layanan BRT.

Sebab itu, pihaknya meminta agar PT Jasa Sarana untuk segera melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS), karena ada salah satu direksi yang habis masa jabatan. Sehingga nantinya bisa mengelola layanan BRT per 2024 mendatang.

"Minggu ini JS harus segera melaksanakan RUPS, sehingga 23 Desember ada evaluasi ke enam sekaligus persiapkan penandatanganan kerjasama. 24 (Desember) itu diagendakan penandatanganan kerjasama Pemprov dengan JS," ucapnya.

JS nantinya kata dia, akan mengelola layanan subsidi BRT serta melakukan beauty contest atau lelang, untuk operator BRT.

"Pembangunan halte, koridor itu World Bank. Pemprov ke JS hanya ke layanan," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Pemprov Jabar sambung Ade juga bakal melakukan sosialisasi dan publikasi rebranding BRT supaya lebih dikenal publik. Dimana rencananya akan dimulai pada 27 Desember 2024 nanti.

"Rebranding BRT. Apakah (tetap) Trans Metro Pasundan atau berubah. Tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa per 1 Januari ada perubahan. Sosialisasi ke depan itu. Koridor mana, dalam bentuk apa, pengguna tahu dimana stasiun, berhenti, feeder. Intinya kepada semua, sambil melayani, tapi juga disosialisasikan," paparnya.

Pemprov Jabar sambung dia, juga akan melakukan sayembara dalam penetapan nama BRT kelak kepada publik, guna dikenal lebih luas.

"Nickname juga sedang dicari, kayak Whoosh nah itu sedang dipersiapkan," kata dia.

Sementara terkait proses pembangunan, Ade menerangkan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dan sinkronisasi dengan Project Management Consultant (PMC).

Dimana pada 2025 pembangunan koridor, halte, rambu dan lain-lain segera diakselerasi oleh World Bank dan Kementerian Perhubungan.

"Tanggungjawab kami, tanggal 1 (Januari) (memastikan) layanan BRT tetap berjalan," tandasnya.***