Jawa Barat Melawan Kekeringan

Oleh: Yuliantono/ Cesar Yudistira/ Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Langit yang enggan menurunkan hujan mulai meninggalkan jejak panjang di Jawa Barat. Sumur-sumur warga menyusut, aliran sungai mengecil, lahan pertanian mengering, sementara ancaman kebakaran perlahan bermunculan.Di tengah kemarau yang dipicu menguatnya fenomena El Nino, setiap tetes air menjadi semakin berharga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, sejak awal Juli 2026 kekeringan telah meluas ke 93 kecamatan dan 207 desa/ kelurahan yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD telah mendistribusikan sekitar 4,2 juta liter air bersih ke berbagai wilayah terdampak.

Kepala BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun mengatakan, kondisi kemarau tahun ini terasa lebih berat dibandingkan tahuntahun sebelumnya karena dipengaruhi fenomena El Nino.

“Sampai dengan bulan ini sejak tanggal 1 Juli saja sudah terdampak sekitar 93 kecamatan, 207 desa dan kelurahan, kemudian hari ini pun sudah terdistribusikan sekitar 4,2 juta liter,” ujar Teten, Kamis (30/7).

Menurutnya, Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan dampak kekeringan paling besar. Distribusi air bersih ke daerah tersebut telah mencapai sekitar 2,2 juta liter, disusul Kabupaten Bogor sekitar 800 ribu liter.

Di Kabupaten Bogor, kawasan perbukitan seperti Sukamakmur dan Jonggol menjadi daerah yang paling rentan. Karakter geografis membuat wilayah tersebut cepat mengalami kekeringan ketika hujan berhenti hanya beberapa hari.

“Kalau hujan itu pasti dia banjir, tapi kalau kemarau aja dua sampai tiga hari dia pasti kekeringan,” katanya.

Kemarau panjang tidak hanya mengurangi ketersediaan air bersih. Risiko kebakaran hutan dan lahan juga meningkat.

Hingga akhir Juli, BPBD mencatat 48 kejadian kebakaran yang tersebar di 47 kecamatan dan 68 desa/ kelurahan.

“Fenomena ini memang luar biasa, selain daripada kekeringan juga ada dampakdampak lainnya, termasuk masalah kebakaran lahan dan hutan,” katanya.

Menghadapi kondisi tersebut, BPBD terus mengirim bantuan air bersih, meminjamkan armada tangki kepada pemerintah daerah, membangun sumur baru bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta menggandeng PDAM dan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Selain itu, alat water sanitasi juga telah didistribusikan ke 27 kabupaten/kota untuk membantu masyarakat menjernihkan air yang masih tersedia.

Kemarau juga menjadi ancaman bagi sektor pertanian.

Untuk mencegah gagal panen, Polda Jawa Barat mengambil langkah mitigasi dengan membangun sumur bor dan mendistribusikan air bersih ke lahan pertanian milik kelompok tani binaan.

Kabag Binkar Biro SDM Polda Jabar, AKBP Condro Sasongko mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program ketahanan pangan.

“Upaya tersebut merupakan bentuk mitigasi Polda Jabar dalam menjaga keberlanjutan pertanaman jagung dan meminimalkan dampak kekeringan terhadap program ketahanan pangan,” ujarnya.

Selain membangun sumur bor, truk tangki dikerahkan setiap hari mengambil air dari Waduk Jatiluhur untuk menyuplai lahan pertanian yang mulai kekurangan air.

Setiap lahan menerima dua truk tangki setiap hari agar tanaman jagung dan komoditas lainnya tetap mendapatkan pasokan air selama musim kemarau.

Personel Polda Jabar juga melakukan pemantauan terhadap saluran irigasi dan aliran sungai agar distribusi air ke lahan pertanian berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor memilih langkah antisipatif dengan menyesuaikan masa tanam berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Andri Hadian mengatakan, strategi tersebut membuat produksi pangan tetap terjaga meski musim kemarau telah berlangsung sejak Mei.

“Siklus musim kemarau atau kekeringan tahun ini sudah diprediksi oleh BMKG.

Kami pun mengantisipasinya dengan diubahnya masa tanam, saat padi atau komoditas lainnya selesai panen, baru musim kemarau terjadi sehingga stok beras tetap aman dan harga tidak mengalami peningkatan,” katanya.

Menurut Andri, kondisi sawah di Kabupaten Bogor tidak seragam. Jika produksi di wilayah Jonggol menurun akibat kekeringan, daerah lain seperti Pamijahan justru masih memiliki ketersediaan air yang cukup sehingga mampu menutup kekurangan produksi.

Selain menjaga produksi pangan, Pemkab Bogor juga menyiapkan langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi kelangkaan pasokan maupun lonjakan harga bahan pokok melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.

(gin)