Jelang Pembahasan UMK 2023 Serikat Buruh di KBB Lakukan Survei Harga Pasar, Begini Hasilnya 

INILAHKORAN, Ngamprah - Menjelang pembahasan upah minimum kabupaten atau UMK 2023, sejumlah serikat buruh di KBB mulai melakukan survei harga pasar di pasar tradisional. 

Kegiatan survei harga pasar tersebut dilakukan serikat buruh KBB untuk mengetahui berapa rata-rata angka kebutuhan hidup layak (KHL). Nantinya, angka itu diharapkan menjadi acuan dalam pembahasan UMK 2023.

Berdasarkan hasil survei harga pasar yang dilakukan salah satu serikat buruh KBB, Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) KBB menyebut, angka KHL di KBB mencapai Rp4,4 juta.

Ketua DPC FSP LEM SPSI KBB Roni Budianto mengatakan, pihaknya melakukan survei harga di tiga pasar tradisional yaitu Pasar Panorama Lembang, Pasar Tagog Padalarang, dan Pasar Batujajar.

"Hasil survei dari kunjungan tersebut, setelah dihitung-hitung rata-rata untuk KHL itu sebesar Rp 4,4 juta," katanya, Rabu 12 Oktober 2022.

"Kita sudah melaksanakan survei harga pasar, pekan lalu. Alhamdulillah unsur APINDO juga yang biasanya tidak mau ikut survey pasar, untuk tahun sekarang ikut," sambungnya.

Ia menjelaskan, harga kebutuhan pokok pasca kenaikan BBM mengalami peningkatan antara 24-30 persen. 

"Itu artinya, tidak terlalu jauh dengan kebutuhan survei pasar yang sebesar Rp24,4 juta," jelasnya.

Ia menegaskan, perkiraan dari survei KHL yang dilakukan pihaknya tersebut tidak mengada-ada.

"Ini riil sesuai harga pasar dengan rumusan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi," tegasnya.

Bahkan, sambung dia, survei dilakukan sesuai saran dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimulai pada pertengahan bulan agar lebih riil. 

"Makanya kita minta kenaikan UMK di tahun 2023 di KBB juga seperti itu (Rp4,4 juta). Kalau naiknya 24-30 persen dari Rp3,2 juta, berarti enggak jauh dengan kebutuhan survei pasar Rp 4,4 juta," ungkap salah satu anggota Dewan Pengupahan KBB ini.

Kendati begitu, ia pun mengakui, UMK yang bakal diajukan DPC FSP LEM SPSI KBB tersebut belum tentu disetujui APINDO. Pasalnya, biasanya masing-masing pihak saling beradu argumen untuk mempertahankan versinya masing-masing.

"Namun kami bakal tetap mempertahankan argumen di angka KHL sebesar Rp 4,4 juta dengan pertimbangan hasil survei tersebut," tegasnya.

Ia menilai, angka tak tersebut dianggap tak terlalu tinggi lantaran sudah sesuai dengan KHL. 

"Kalau menurut saya justru kurang karena riilnya yang di lapangan," ucapnya.

Rencananya, tambah dia, pembahasan tentang UMK 2023 tersebut bakal digelar pada 18 Oktober 2022 bersama Dewan Pengupahan KBB.

"Insyaallah bakal dirapatkan dengan Dewan Pengupahan KBB nanti pada 18 Oktober 2022 sebagai tindak lanjut hasil survei harga di sejumlah pasar tradisional tersebut," tandasnya.*** (agus satia negara)