Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Pemkot Bandung Antisipasi Inflasi

INILAHKORAN, Bandung - Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menyebut, Pemkot Bandung terus melakukan berbagai strategi untuk pengendalian inflasi dan memastikan ketersediaan, distribusi serta stabilisasi harga pangan di Kota Bandung terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

"TPID Kota Bandung terus mengoptimalkan berbagai program untuk terus menjaga angka inflasi, memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan," kata Bambang Tirtoyuliono, Rabu 6 Maret 2024.

Dituturkannya, pengendalian inflasi Kota Bandung year on year terhadap Februari 2023 sebesar 1,95 persen. Hasil ini menjadikan Kota Bandung sebagai kota dengan inflasi tahunan terendah di Jawa Barat.

Pemkot Bandung juga, ditambahkannya telah rutin melaksanakan gerakan pangan murah (GPM), operasi pasar, pasar murah, hingga program lain sebagai upaya pengendalian inflasi.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memberikan arahan bagi kabupaten/kota dalam menghadapi pengendalian inflasi menghadapi HBKN Ramadan dan Idul Fitri.

Ia mengatakan, TPID bersama Satgas pangan melakukan kegiatan operasi pasar dengan mengintensifkan pemantauan dan pengawasan harga dan ketersediaan stok secara rutin dan berkala menjelang dan selama HBKN.

Kedua, perangkat daerah melakukan GPM, operasi pasar murah bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Ketiga, memastikan dan menjaga ketersediaan pangan dengan melibatkan BUMD dan BUMDes untuk distribusi pangan pokok masyarakat. Keempat, mengoptimalkan penyaluran dan distribusi beras SPHP disertai pemantauan dan pengawasan harga

"Pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga saya harap menyiapkan bantuan sosial pangan atau sembako yang bersumber dari APBD. Penyaluran bantuan dilakukan menjelang hari raya Idulfitri 1445 H," kata Bey Machmudin.

Selanjutnya dikemukakan ia, pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar dapat memenuhi standar cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

Lalu, pemanfaatan dana bantuan tidak terduga (BTT) secara efektif dan selektif dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan, ketersediaan bahan pangan, subsidi distribusi pangan dan bantuan sosial pangan pemenuhan pasokan pangan

"Pemerintah daerah harus konsisten melaporkan data hasil pemantauan harga untuk komoditas pangan. Serta mengintensifkan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah," ucapnya. (yogo triastopo)