Inflasi Jabar Berpotensi Naik, Disperindag Siapkan Operasi Pasar hingga Subsidi Logis

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewaspadai potensi kenaikan Inflasi pada April 2026, seiring tekanan harga bahan pokok yang terus meningkat akibat dinamika geopolitik global. 

Sejumlah faktor mulai dari gangguan impor, mahalnya logistik, dinilai menjadi pemicu utama terjadinya Inflasi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Nining Yuliastiani mengungkapkan, kelompok kebutuhan pokok menjadi penyumbang terbesar tekanan Inflasi saat ini.

“Kebutuhan pokok itu yang jelas sangat terdampak dengan situasi yang ada,” ujar Nining di Kota Bandung baru-baru ini.

Ia menjelaskan, kenaikan harga tidak semata disebabkan kelangkaan barang, melainkan efek berantai dari biaya produksi yang meningkat, terutama pada komponen pendukung seperti kemasan.

“Yang pertama adalah karena misalnya tadi berkaitan dengan kenaikan harga untuk pendukungnya, yaitu kayak kemasan,” katanya.

Menurut Nining, pasokan minyak goreng sebenarnya masih aman karena Indonesia merupakan produsen utama CPO dunia. Namun, gangguan terjadi pada rantai pasok kemasan yang bergantung pada impor.

“Jadi sebenarnya kalau tadi dibilang minyak kita itu penyesuaian harga, enggak. Secara posisi kita aman, karena kita produsen nomor satu untuk CPO. Tetapi kemasan ini yang sekarang ini mengalami keterlambatan penyediaan," ungkapnya. 

Belum lagi adanya efek domino, yang membuat biaya logistik naik dan berdampak langsung pada harga pangan.

“Ditambah lagi dengan karena sistem logistik dan distribusinya terlambat kayak gini, harga naik semua," ucapnya.

Ketergantungan terhadap impor juga memperbesar tekanan Inflasi, terutama untuk komoditas seperti kedelai dan bawang putih.

“Yang kedua, karena barang-barang kita banyak kita merupakan akan impor. Seperti kedelai. Kedelai itu karena dengan depresiasi rupiah kita sekarang sampai ke Rp17 ribu,” paparnya.

Meski tren Inflasi pada Maret tercatat lebih rendah dibanding Februari, Pemprov Jabar tetap waspada terhadap potensi kenaikan pada April.

“Untuk perkiraan April ini, ini memang dengan melihat potensi yang ada, Inflasi kemungkinan akan meningkat. Tapi upaya pemerintah daerah adalah berusaha untuk menjaga agar tidak terlalu tinggi,” lanjutnya.

Sebagai langkah pengendalian, Pemprov Jabar akan memperkuat pemantauan harga dan melakukan intervensi melalui operasi pasar jika diperlukan.

“Yang pertama kita harus melakukan updating kondisi pergerakan jangka harga yang ada. Sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih terstruktur,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program subsidi distribusi untuk menekan biaya angkut yang menjadi salah satu pemicu Inflasi.

“Kita juga masih memiliki program untuk fasilitasi distribusi pangan. Yaitu memberikan bantuan per kilonya biaya untuk distribusi pengangkutan. Itu kalau tidak salah Rp2 ribu per kilo,” katanya.

Langkah jangka panjang juga disiapkan melalui diversifikasi dan substitusi bahan, khususnya untuk mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik impor.

“Misalnya kayak kemasan, plastik. Ini sekarang posisinya apakah kita akan lebih mengefisienkan dari bentuk plastik, ukuran plastik dan juga ketebalan. Sehingga harganya tidak terlalu mahal,” jelasnya.

Ia menambahkan, Jawa Barat memiliki potensi besar dalam produksi kertas dan bahan organik yang dapat menjadi alternatif.

“Sekarang Jawa Barat termasuk memproduksi pulp dan kertas itu cukup besar dan itu menjadi potensi, bisa kita substitusikan,” lanjutnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Jabar berharap tekanan Inflasi dapat dikendalikan, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan energi yang selama ini menjadi penyumbang terbesar.

“Inflasi itu sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga dari makanan, minuman, pembakar. Itu bobotnya juga paling tinggi,” tandasnya.***