Jumlah Penduduk Hampir 2 Juta, KBB Dinilai Kurang Terwakili di DPRD Jabar

INILAHKORAN.ID - Ketimpangan alokasi kursi di DPRD Jabar menuai kritik menohok dari jajaran pengurus partai politik di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pasalnya, dengan jumlah penduduk yang telah menyentuh angka hampir 1,9 juta jiwa, KBB hanya diwakili empat orang anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) tingkat provinsi.

"Angka ini sangat tidak sebanding dan merugikan hak aspirasi masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan daerah lain yang jumlah penduduknya relatif sama namun mendapatkan jatah kursi jauh lebih besar," kata Ketua DPC PKB KBB Asep Dedi usai pertemuan Roadshow KPU KBB dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Kantor DPC PKB KBB, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, penataan ulang batas dan alokasi dapil merupakan isu strategis yang tidak bisa dianggap sepele lantaran menjadi penentu utama seberapa kuat suara rakyat didengar di tingkat pemerintahan provinsi.

“Kami melihat pembahasan dapil ini sangat krusial. Formula yang disampaikan KPU tentu menarik untuk dikaji, namun kami dari partai politik juga sedang menyusun kajian dan rumusan sendiri," tuturnya.

"Sehingga agar tercipta skema yang jauh lebih adil dan proporsional bagi seluruh daerah, termasuk Bandung Barat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Wakil Ketua DPRD KBB itu secara khusus menyoroti perbandingan yang mencolok dengan Kabupaten Cianjur. Secara jumlah penduduk, kedua wilayah ini tidak memiliki selisih yang jauh, namun alokasi kursi yang diterima sangat berbeda.

Dia menilai, kondisi itu sebagai sebuah ketimpangan yang harus diperbaiki, dan KPU Kabupaten Bandung Barat didesak untuk berani memperjuangkan hal ini ke tingkat yang lebih tinggi, baik ke KPU Jabar maupun KPU Pusat.

Sebab, jika dibiarkan, ketimpangan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat representasi politik partai yang memiliki basis suara kuat di wilayah ini.

“Dibandingkan dengan Cianjur, penduduknya hampir sama, tapi kuota kursinya beda jauh. Ini disparitas yang nyata dan harus diperjuangkan," ujarnya.

"Dalam dua Pemilu terakhir, PKB bahkan konsisten berada di lima besar perolehan suara di sini, tapi potensi itu belum bisa terakomodir maksimal karena terbatasnya jumlah kursi. Dengan penduduk hampir dua juta jiwa, hanya diwakili empat kursi itu jelas sangat minim,” paparnya.

Selain soal keterwakilan politik, Asep juga menyambut baik gagasan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang sedang disiapkan DPRD Kabupaten Bandung Barat dan direncanakan bergulir mulai tahun 2027 mendatang.

Dia menyebut, program yang menyasar pelajar dan generasi muda ini dinilai sangat relevan, mengingat tingginya antusiasme warga Bandung Barat dalam menggunakan hak pilihnya harus dibarengi dengan kualitas pemilih yang cerdas dan paham demokrasi.

“Partisipasi pemilih di sini sudah tinggi, tapi kualitas pemahaman politik juga harus terus ditingkatkan. Kami harap DPRD, KPU, Kesbangpol dan seluruh elemen bersinergi mencerdaskan generasi muda, karena merekalah masa depan demokrasi kita,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Asep juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap kelembagaan partai politik.

Bahkan, dia mendorong adanya kajian komprehensif mengenai peningkatan bantuan keuangan bagi partai, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku.

"Karena partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan politik dan penguatan demokrasi, sehingga dukungan yang memadai akan memperkuat fungsi tersebut di tengah masyarakat," ujarnya.