Kabar dari Bandung, Ini Ancar-ancar Pelantikan Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon – Pelantikan pimpinan dprd kabupaten cirebon dipastikan tak bisa digelar besok. Lalu kapan?

Dari Bandung, Kabag Pemerintahan Pemkab Cirebon, yadi wikarsa, buka suara. Dia mengaku saat ini sedang berada di Bandung untuk mengurusnya.

Yadi Wikarsa menyebutkan pihaknya harus meminta tanda tangan Pj Gubernur Jawa Barat untuk SK tentang pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

“Ini saya lagi di Bandung. Sudah diterima dan akan masuk ke Biro Hukum (Pemprov Jabar) untuk dilakukan kajian,” kata Yadi Wikarsa kepada wartawan, Selasa 15 Oktober 2024.

Menurut Yadi Wikarsa, setelah dilakukan kajian oleh Biro Hukum Pemprov Jawa Barat, barulah SK itu diusulkan untuk ditandatangani Pj Gubernur Bey Machmudin.

Namun, menurut Yadi, waktunya juga tidak akan lama. Proses kajian biasanya maksimal dua hari dan bisa langsung di tanda tangan Pj. Gubernur.

Yadi memprediksi paling telat tanda tangan SK sekitar satu mingguan. 

“Paling sekitar tanggal 25 (Oktober) pelantikan pimpinan dewan bisa dilakukan. Toh berkasnya sudah lengkap semua,” ucapnya.

Seperti diketahui, dipastikan Sophi Zulfia dari Fraksi PDIP akan dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Sementara unsur wakil ketua adalah Hasan Basori dari Fraksi PKB, Teguh Rusiana Merdeka dari Fraksi Golkar dan Nana Kencana Wati dari Fraksi Gerindra.

Sekwan DPRD Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas membenarkan pengunduran pelantikan Ketua DPRD dan alasan di baliknya.

Alasan kenapa baru diserahkan ke Pemkab Cirebon, karena ada banyak kekurangan administrasi yang harus dilengkapi. Namun administrasi bukan berasal dari partai karena partai semuanya sudah lengkap.

"Baru hari Senin kemarin kami serahkan ke Bagian Pemerintahan Pemkab Cirebon,” kata Asep Pamungkas kepada wartawan, Selasa 15 Oktober 2024.

Menurut Asep Pamungkas, nantinya Bagian Pemerintahan Pemkab Cirebon yang akan menyerahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta tanda tangan Gubernur Jabar.

“SK pimpinan Dewan kan harus ditandatangani gubernur,” ungkap Asep Pamungkas. (*)