Kasus Keracunan Siswa Marak, DPRD Jabar Desak Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis

INILAHKORAN, Bandung – Maraknya kasus keracunan siswa di sejumlah daerah Jawa Barat memantik sorotan tajam dari DPRD Jabar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah mengingatkan pemerintah, agar tidak hanya mengejar kuantitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi benar-benar memastikan kualitas dan keamanan pangan.

“Masak 3 ribu porsi itu bukan seperti masak telur untuk satu orang. Kalau satu anak dapat satu ceplok telur, berarti 3 ribu telur. Itu teknisnya harus diperhitungkan,” ujar Siti, dikutip Jumat 26 September 2025.

Menurutnya, program MBG yang digagas pemerintah pusat merupakan langkah baik sekaligus instruksi presiden untuk memperbaiki gizi anak-anak, dengan harapan melahirkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Namun, ia menilai implementasi di lapangan masih jauh dari ideal.

“Keluhan sudah mulai bermunculan, dari rasa makanan yang kurang segar hingga temuan makanan basi. Penerima manfaat, termasuk orang tua dan siswa, harus berani menyampaikan evaluasi tanpa rasa takut,” tegasnya.

Siti menilai lemahnya kontrol distribusi terlihat dari kasus semangka yang disebut seperti kertas karena saking tipisnya, hingga pengiriman makanan yang tiba malam hari. Kondisi tersebut, kata dia, bisa menjadi puncak dari gunung es persoalan lebih besar dalam tata kelola MBG.

Ia menegaskan, program ini tidak bisa dipandang sekadar makan massal. Pemerintah wajib melibatkan ahli gizi, melakukan seleksi ketat terhadap dapur penyedia, dan memastikan ada mekanisme kontrol harian, mingguan, hingga bulanan.

“Siapa yang mengerjakan, melibatkan siapa saja, mekanismenya bagaimana, ada tidak ahli gizinya, itu semua harus diperhatikan,” ucapnya.

Siti juga mengingatkan bahaya jangka panjang jika pengawasan lemah. Trauma akibat keracunan makanan, menurutnya, bisa membuat anak enggan makan di sekolah sekaligus mengikis kepercayaan orang tua terhadap program nasional ini.

“Tidak boleh ada pembungkaman. Jangan karena dapurnya milik si A, lalu komplain ditutup-tutupi. Ini soal kesehatan anak-anak kita,” tegasnya.

Ia menutup dengan desakan agar pemerintah tidak asal tunjuk penyedia layanan MBG, melainkan memastikan seleksi yang transparan dan pengawasan menyeluruh.

“Sebagai janji politik Presiden, MBG harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat,” pungkasnya.***