Siti Muntamah Soroti Jabar Kembali Gagal Jadi Provinsi Layak Anak, Wagub Erwan: Kita Akan Benahi

INILAHKORAN, Bandung - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) baru saja merilis 13 provinsi, yang mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak.

Dimana di Pulau Jawa, Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi yang tidak masuk sebagai daerah layak anak. Kalah dari Bali, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di luar Pulau Jawa, ada Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Riau dan Sumatera Barat yang meraih penghargaan Provinsi Layak Anak.

Melihat kondisi ini, Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah prihatin karena dalam penghargaan Provinsi Layak Anak yang digelar tiap dua tahun sekali, artinya Jawa Barat empat kali beruntun menjadi Provinsi Layak Anak.

Siti menilai, catatan minor ini patut disoroti. Bukan persoalan penghargaan, tetapi Jabar sebagai provinsi terbesar di Pulau Jawa, menjadi satu-satunya yang dinilai kawasan tidak layak anak.

"Buat saya, memang jadi bukan hanya sorotan, tapi kayak dibanting gitu. Jawa Barat ini serius enggak sih ngurusin keluarga, perempuan dan anak dengan berbagai persoalannya? Persoalannya kan ada beberapa. Ada yang esensi, ada yang administratif. Kenapa yang administratif tidak dibereskan secepatnya?," ujar Siti di Kantor DPRD Jabar, Senin 11 Agustus 2025.

Padahal kata dia, Rencana Aksi Daerah (RAD) sudah ada dan tinggal diimplementasikan secara baik. Khususnya ke tiga kabupaten/kota, yakni Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bandung yang menjadi penghambat Jabar menjadi Provinsi Layak Anak.

"Dulu Kabupaten Purwakarta, Subang. Tapi sekarang mereka bisa. Tapi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan tidak dapat predikat. Artinya bergeser. Justru yang sekarang dulunya bisa, kenapa enggak bisa sekarang?," ucapnya.

Siti menilai, ini terjadi karena tidak ada pemimpin yang mampu mengorkestrasi secara baik. Dimana hal ini menurutnya harus didampingi oleh Pemprov Jabar, dalam membenahi kekurangan.

Sisi lain, catatan minor di Provinsi Layak Anak ini diakuinya ironis, bila melihat keseharian Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang tampak sangat peduli terhadap persoalan anak di sosial media. 
 
"Tetapi secara administrasi ternyata kalah kita ini. Berarti ada yang tidak match nih. Di sisi lain awareness-nya begitu sangat dikagumi oleh semua pihak. Tapi di sisi lain, ada administrasi yang kemudian secara akurasi ukuran-ukuran yang ditetapkan dan menjadi kebijakan bersama ini ternyata kita kalah di sini. Ini kayaknya ada persoalan deh," kata Siti.

Selain itu, dia juga menyoroti tumpang tindih pekerjaan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Siska Gerfianti, yang juga menjadi Ketua TP PKK Jabar. Dimana menurutnya, ini tentunya berdampak terhadap kinerja DP3AKB.

"Kita ngurusin DP3AKB saja sudah banyak urusan. Terutama dengan PKK yang jelas bukan tupoksinya. Tupoksi Ketua PKK itu istri kepala daerah, kalau tidak ada, maka istri wakil kepala daerah. Ini menjadi satu hal yang harus kita hormati sebagai sebuah ketentuan," ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk DP3AKB Jabar. Padahal menurutnya, kunci persoalan sosial adalah di rumah.

"Saya selalu menyampaikan, ayo anggarannya ditambah. Perhatikan lagi, kalau terjadi perceraian tinggi ya, perhatikan lagi motekarnya sebagai amanat dari Perda Ketahanan Keluarga. Kalau keluarga sudah diperhatikan oleh pemerintah, Insya Allah," ucapnya.

Sementara Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan mengaku akan terus berusaha. Sisi lain dia menegaskan, soal penghargaan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

"Kita bukan tidak butuh penghargaan. Kita akan benahi, kita akan coba cek kenapa kita tidak masuk dalam kategori penghargaan di tingkat pemerintah pusat. Nanti kita akan koordinasi dengan dinas terkait," ujarnya.

Pemprov Jabar kata dia, akan selalu berkomitmen terhadap pelayanan, termasuk bagi anak Jawa Barat.

"Ya, kita sangat berkomitmen. Seperti kemarin pada saat pelayanan hari anak nasional, kita sampaikan kita akan berikan pelindungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Di masa yang akan datang mereka harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Sehingga generasi muda kita bisa lebih baik lagi ke depan," tandasnya.