Kaukus Ketokohan Jawa Barat Kritisi Kinerja 100 Hari Kepemimpinan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
Tokoh masyarakat, aktivis, akademisi dan politikus yang tergabung dalam Kaukus Ketokohan Jawa Barat menyoroti kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Tokoh masyarakat, aktivis, akademisi dan politikus yang tergabung dalam Kaukus Ketokohan Jawa Barat menyoroti Kinerja 100 Hari kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Dalam Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat bertajuk Mencermati 100 Hari Kinerja Gubernur Dedi Mulyadi, Populisme VS Profesionalisme, Antara Gebrakan dan Kontroversi di Alam Santosa, Pasir Impun, Kota Bandung, Jumat 30 Mei 2025, mereka menyoroti sejumlah kebijakan yang dilakukan.
Di mana harapannya, dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berbenah.
"Kalau dalam falsafah Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh. Kita ingin memberikan sebuah masukan konstruktif kepada gubernur dan wakil gubernur, dalam rangka sesuai hendak kita bersama, membawa Jawa Barat gemah ripah, repeh, rapih," ujar Ketua Kaukus Ketokohan Jawa Barat Eka Santosa.
Dia menambahkan, dalam forum ini banyak yang mempertanyakan karena selama 100 hari kepemimpinan Dedi-Erean, belum ada gagasan yang secara konstitusional.
Salah satunya terkait pemanfaatan anggaran APBD 2025, yang dinilai berubah-ubah tanpa kepastian.
"Aspek penggunaan anggaran pun terkesan sporadis. Bahkan ada perubahan sampai ke enam kali, yang tentu memerlukan kajian," ucapnya.
Selain itu, Kaukus Ketokohan Jawa Barat turut menyoroti emosi spontan Dedi Mulyadi kala acara Abdi Nagri Nganjang ka Warga di Kabupaten Subang, Rabu 28 Mei 2025 lalu terhadap sejumlah suporter Persikas yang membentangkan spanduk.
"Misi kepemimpinan Jawa Barat ini diwarisi oleh sebuah nilai yang sangat santun, sehingga tidak memberikan dampak psikologis kepada masyarakat," ucapnya.
Sebab itu, sejumlah persoalan utama seperti kebijakan, regulasi dan penggunaan APBD akan terus dikawal. Dimana rumusan dari Kaukus Ketokohan Jawa Barat ini lanjut Eka, bakal disampaikan kepada DPRD Jabar.
"Kaukus bersepakat, bahwa apa yang disampaikan tadi kita rumuskan menjadi poin-poin, yang akan disampaikan langsung kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Jawa Barat," kata dia.
Soal evaluasi Kinerja 100 Hari kepemimpinan Dedi-Erwan, secara umum Kaukus Ketokohan Jawa Barat klaim Eka menyatakan gagal.
Sebab, Pemprov Jabar dinilai belum mampu menyinergikan hubungan antara eksekutif dan legislatif secara baik.
"Dari beberapa yang memang berkaitan dengan kebijakan, tidak konsisten. Lalu tidak menghormati mitra kerja dan bukan hanya di tataran hubungan dengan administratif, tapi di internal eksekutif pun sepertinya tidak harmonis. Terutama dengan wakil gubernur, dipastikan itu ada miss, juga perangkatnya kelihatannya juga seperti di OPD ya," ungkapnya.
Sisi lain, Eka menegaskan kehadiran Kaukus Ketokohan Jawa Barat ini murni bentuk kepedulian mereka dan tidak memiliki kepentingan apapun.
"Tidak ada target politik dan kepentingan politik. Tidak membahas pribadi, tidak ada sentimen. Tapi betul-betul ini kita ada kepedulian. Khawatir, kita punya tanggungjawab untuk menyelamatkan 50 juta masyarakat Jawa Barat," tandasnya. (Yuliantono)
Editor : Firda Rachmawati


