Kearsipan Masih ‘Pabalatak’, Unpas dan Dispusipda Jabar Cetak SDM Administrasi Publik

INILAHKORAN.ID - Di tengah laju digitalisasi yang semakin agresif dan tren tata kelola tanpa kertas (paperless), persoalan klasik kearsipan di Indonesia ternyata belum benar-benar selesai. Dokumen masih tercecer, sistem belum sepenuhnya tertata, bahkan di sejumlah lembaga kondisi arsip dinilai masih “pabalatak”.

Melihat tantangan itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jawa Barat, memperkuat kompetensi mahasiswa Administrasi Publik melalui workshop kearsipan bertajuk Penguatan tata kelola arsip Menuju Organisasi yang Tertib dan Akuntabel.

Kegiatan yang digelar di Aula Suradiredja FISIP Unpas, Kota Bandung, Senin (18/5/2026), itu menjadi bagian dari strategi kampus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) administrasi publik yang adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya transformasi digital di sektor pemerintahan.

Workshop menghadirkan Arsiparis Ahli Madya Dispusipda Jawa Barat, Febriadi Ismail, sebagai narasumber utama dan diikuti 98 mahasiswa semester 4 angkatan 2024 Program Studi Administrasi Publik.

Dekan FISIP Unpas, Dr Kunkunrat menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda akademik biasa, melainkan bentuk penguatan kompetensi vokasi agar mahasiswa memiliki kesiapan praktis sebelum terjun ke dunia kerja.

“Workshop ini adalah salah satu kegiatan dari laboratorium Prodi Administrasi Publik dengan maksud adalah memberikan penguatan vokasi bagi mahasiswa semester 4 angkatan 2024 dan kita melibatkan narasumber yang kompeten,” kata Kunkunrat di sela kegiatan.

Menurut dia, kemampuan mengelola arsip menjadi kompetensi mendasar yang wajib dimiliki mahasiswa Administrasi Publik karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan dan sistem organisasi modern.

Kunkunrat menilai, perkembangan teknologi memang mendorong perubahan besar dari sistem berbasis kertas menuju digital. Namun demikian, urgensi ilmu kearsipan tidak pernah kehilangan relevansi. Baginya, arsip bukan sekadar dokumen yang tersimpan pasif, melainkan sumber informasi penting yang merekam perjalanan kebijakan dan aktivitas organisasi.

“Mungkin di era saat ini, kita menyaksikan ada metamorfosis teknologi dari kertas begitu, kemudian paperless. Tetap saja bahwa ilmu kearsipan itu penting. Document is not silent paper, tapi dokumen is a live. Dia berbunyi dan dia memberikan pesan,” tuturnya.

Ia optimistis, sepesat apa pun perkembangan teknologi, rekam jejak administrasi tetap akan menjadi fondasi penting dalam sistem kerja dan proses pengambilan keputusan.

“Sehingga saya optimis, kemajuan apapun, rekam jejak pekerjaan itu tetap ada,” tegasnya.

Tak berhenti pada penguatan arsip, Program Studi Administrasi Publik Unpas juga menyiapkan serangkaian workshop kompetensi lain yang dirancang untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.

Kepala Program Studi Administrasi Publik Unpas, Dr Ine Mariane mengatakan, selama tiga hari, mahasiswa akan mendapatkan materi yang berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja dan perkembangan sistem pemerintahan berbasis teknologi.

“Hari ini workshop kearsipan, besok workshop digital governance dan Rabu, workshop system dynamic,” ujar Ine.

Ia menjelaskan, materi digital governance diarahkan pada penguatan pemahaman tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Kemudian untuk yang system dynamic kita itu menekankan bahwa pentingnya sebuah alat di dalam pengambilan keputusan melalui sistem dinamik,” jelasnya.

Menurut Ine, antusiasme mahasiswa terhadap workshop kompetensi terus menunjukkan tren positif setiap tahun. Hal itu menjadi indikator meningkatnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya keterampilan praktis sebelum memasuki dunia kerja.

“Alhamdulillah dari tahun ke tahun setiap angkatan itu animo mahasiswa itu besar ya. Mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini merupakan salah satu kompetensi dasar yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa Prodi Administrasi Publik,” ungkapnya.

Ia berharap, mahasiswa tidak hanya memahami teori administrasi publik di ruang kuliah, tetapi juga siap menghadapi kebutuhan riil di lapangan, mulai dari tata kelola arsip, pemerintahan digital, hingga pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

Tak hanya untuk lingkungan internal kampus, Unpas juga berencana memperluas pelatihan serupa kepada pihak eksternal dan masyarakat umum.

“In Syaa Allah kegiatan ini akan berkelanjutan dan kita juga akan laksanakan untuk pihak-pihak eksternal, karena kegiatan arsiparis ini tidak hanya dibutuhkan oleh mahasiswa kita, tapi juga oleh masyarakat secara luas,” ujarnya.

Di balik masifnya dorongan digitalisasi, Ine menilai persoalan pengelolaan arsip di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Banyak organisasi, termasuk instansi pemerintahan, dinilai belum memiliki sistem kearsipan yang tertib dan terintegrasi.

“Kalau saya lihat di beberapa organisasi, termasuk di pemerintahan ya, kearsipan ini masih belum sepenuhnya baik, masih banyak dokumen-dokumen yang istilah orang Sunda ‘pabalatak’. Dokumennya tercecer di mana-mana,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, sering kali menjadi hambatan ketika data dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

“Nah, sebaiknya dengan adanya digitalisasi ini pemerintah sudah ada mempergunakan beberapa aplikasi, namun belum sempurna masih dibarengi dengan dokumen-dokumen atau paper. Jadi masih harus ada peningkatan ke arah digitalisasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Laboratorium Program Studi Administrasi Publik Unpas, Andre Ariesmansyah menegaskan, workshop ini menjadi bagian dari implementasi pendekatan outcome based education (OBE) agar lulusan kampus tidak hanya unggul secara teoritis, tetapi juga siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

“Jadi saat bergabung di dunia pemerintahan (kerja), jadi tidak kaget lagi karena di luar sana yang diperlukan bukan lagi teoritis tapi siap kerja. Nah ini yang dikemas,” pungkasnya.***