Kemarau Ancam Irigasi, PUTR Kota Tasikmalaya Sebut Debit Sumber Air Mulai Menurun

INILAHKORAN.ID – musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air irigasi di Kota Tasikmalaya. Menipisnya debit mata air mengancam pasokan air untuk lahan pertanian, sementara kerusakan saluran irigasi dan keterbatasan anggaran membuat upaya penanganan belum dapat dilakukan secara optimal.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kota Tasikmalaya, Rino Isa Muharam, mengatakan debit sejumlah sumber air yang menjadi kewenangan pemerintah kota terus menurun akibat kemarau. Salah satu yang terdampak adalah kawasan Situ Gede yang selama ini menjadi sumber pasokan air bagi sejumlah daerah irigasi.

"Kondisi ini berpotensi mengganggu ketahanan air dan ketahanan pangan," kata Rino, Selasa, (7/7/2026).

Menurutnya, DPUTR telah berkoordinasi dengan UPTD Citanduy untuk mencari berbagai alternatif solusi. Salah satunya memanfaatkan aliran Sungai Citanduy sebagai sumber air yang berpotensi disuplai menuju Sungai Ciloseh guna membantu daerah yang mengalami kekurangan air.

Wilayah yang diperkirakan paling terdampak kekeringan meliputi Kecamatan Purbaratu, Cibeureum, dan sebagian Tamansari. karena sebagian besar pasokan air di kawasan tersebut berasal dari mata air dan Situ Gede. Sementara daerah yang mendapat suplai dari Sungai Citanduy dinilai masih relatif aman.

Sebagai langkah antisipasi, DPUTR bersama berbagai pihak telah melakukan gotong royong membersihkan saluran di Kelurahan Sukamanah agar aliran air menuju wilayah Purbaratu tidak terhambat dan tetap mampu mendukung kebutuhan irigasi pertanian.

Saat ini Kota Tasikmalaya memiliki 29 daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota dengan total panjang jaringan saluran mencapai 332 kilometer. Namun, banyak saluran mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kebocoran dan hilangnya debit air sebelum mencapai lahan pertanian.

Berdasarkan data DPUTR Kota Tasikmalaya, sepanjang 24,53 kilometer saluran irigasi primer dan sekunder berada dalam kondisi rusak berat. Selain itu, 13,54 kilometer mengalami kerusakan sedang dan sekitar 15 kilometer mengalami kerusakan ringan. Adapun luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota mencapai 1.749 hektare.

Rino mengungkapkan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah turut berdampak terhadap pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi. Program perbaikan saluran praktis terhenti, sehingga fungsi irigasi tidak berjalan maksimal dan berpotensi mengurangi luas areal sawah yang mendapatkan pasokan air.

Selain persoalan infrastruktur, musim kemarau juga memperlihatkan persoalan sampah di aliran sungai. Menurut Rino, minimnya debit air membuat sampah mengendap sehingga memudahkan identifikasi titik-titik pembuangan sampah oleh masyarakat.

Ia menilai kebiasaan membuang sampah ke sungai masih banyak ditemukan dan berpotensi menimbulkan penyumbatan ketika musim hujan tiba. Karena itu, DPUTR akan terus melakukan pembersihan sungai sembari mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya.

Di tengah keterbatasan anggaran, DPUTR menyatakan tetap memprioritaskan program yang mendukung swasembada pangan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Namun, kebutuhan rehabilitasi jaringan irigasi yang cukup besar belum dapat dipenuhi sepenuhnya.

Menghadapi musim kemarau, Rino mengimbau petani agar menyesuaikan pola tanam dan tidak memaksakan musim tanam ketiga (MT III) untuk padi apabila ketersediaan air tidak mencukupi. Sebagai alternatif, petani disarankan beralih menanam komoditas palawija yang membutuhkan air lebih sedikit.***