Pengamat Ungkap Asal-usul Angkot Listrik Bandung, Kritik Keseriusan Pemda

INILAHKORAN.ID - Angkutan kota listrik Bandung (Angklung) yang diproyeksikan sebagai feeder Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, dinilai masih berjalan di tempat. 

Di balik berbagai klaim dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan, pemerintah daerah justru dinilai belum memiliki skema yang jelas terkait pengadaan armada, pembiayaan, hingga model operasionalnya.

Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono mengungkapkan, gagasan angkot listrik di Bandung sejatinya lahir dari inisiatif pelaku usaha angkutan umum, bukan dari pemerintah.

Menurutnya, ide tersebut bermula ketika Koperasi Kobutri mencari cara untuk menekan tingginya biaya operasional angkot konvensional yang bergantung pada bahan bakar minyak (BBM).

"angkot listrik itu sebenarnya inisiatif teman-teman dari Koperasi Kobutri. Mereka mengembangkan, karena mereka hitung-hitungan, kalau pakai angkot biasa ternyata BBM-nya cukup mahal," kata Sony, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, saat itu ada pihak investor yang menawarkan kendaraan listrik kepada koperasi. Tawaran tersebut kemudian diuji coba, pada trayek Gunung Batu-Stasiun Bandung yang selama ini dilayani angkot konvensional.

Meski dilakukan tanpa izin resmi dari Dinas Perhubungan, hasil uji coba tersebut justru menunjukkan efisiensi yang signifikan.

"Mereka uji coba itu memang tanpa izin dari Dinas Perhubungan, hanya mencoba saja. Ternyata setelah mencoba itu, biaya operasinya dibandingkan beli BBM bisa menekan hampir 70 persen," ujarnya.

Sony mengungkapkan, sebelum beralih ke kendaraan listrik, biaya BBM angkot bisa mencapai Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per hari. Setelah menggunakan armada listrik, biaya pengisian daya hanya berkisar Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per hari.

"Kalau ibaratnya waktu itu BBM untuk sehari bisa Rp250.000 sampai Rp300.000, mereka cukup menyediakan hanya sekitar Rp40.000-Rp50.000 untuk charging. Artinya dari sisi biaya operasi sangat membantu dengan adanya angkot listrik," tuturnya.

Temuan tersebut kemudian mendorong koperasi, untuk mengusulkan konversi armada angkot menjadi kendaraan listrik kepada Pemerintah Kota Bandung. 

"Kebetulan momentumnya saat itu wali kota lagi mendengung-dengungkan angkot pintar. Nah, sudah begitu ada tawaran angkot listrik, ya sudah digabung saja," katanya.

Di balik optimisme terhadap kendaraan listrik, Sony menilai persoalan terbesar justru terletak pada belum jelasnya pihak yang akan membiayai pengadaan armada.
Menurut dia, hingga saat ini belum ada konsep yang pasti mengenai siapa yang akan membeli dan menyediakan angkot listrik apabila program tersebut benar-benar dijalankan.

"Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau memang Pemerintah Kota Bandung ingin mentransformasikan menjadi angkot listrik, konsepnya siapa? Karena masalahnya untuk angkot listrik, siapa yang akan mengadakan? Siapa yang beli? Ini juga belum jelas," tegasnya.

Ia menilai, apabila pengadaan dibebankan kepada koperasi atau pengusaha angkot, maka diperlukan investasi yang sangat besar. Sementara kemampuan pelaku usaha memperoleh pembiayaan dari perbankan juga belum tentu tersedia.

Sisi lain, apabila pengadaan dilakukan pemerintah, hingga kini belum terlihat adanya alokasi anggaran yang secara khusus disiapkan untuk membeli armada listrik.

"Kalau Pemerintah Kota Bandung yang mengadakan angkot listrik kemudian dioperasikan oleh para sopir angkot yang sekarang, APBD-nya sudah ada belum? Untuk tahun ini dan tahun depan saya lihat tidak ada anggaran pengadaan angkot listrik," ujarnya.

Sony mengungkapkan, sejumlah koperasi angkot sebenarnya lebih tertarik menggunakan skema buy the service (BTS) seperti yang diterapkan melalui program JakLingko di Jakarta.

Dalam pola tersebut, operator menyediakan armada dan pelayanan, sementara pemerintah membeli layanan berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui mekanisme itu, pemerintah cukup menetapkan indikator pelayanan, mulai dari ketepatan operasional hingga larangan ngetem, kemudian membayar operator berdasarkan layanan yang diberikan.

"Pemerintah tinggal menetapkan KPI-nya berapa. Saya akan beli layanan kamu, misalnya dia tidak ngetem dan memenuhi standar pelayanan. Yang mengembangkan pelayanan adalah teman-teman koperasi angkot dengan menggunakan angkot listrik," jelas Sony.

Namun, hingga kini pembahasan mengenai model tersebut belum berkembang ke tahap teknis yang lebih konkret.

Sony juga menyoroti pembangunan BRT Bandung Raya, yang mendapat dukungan dari World Bank dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, program tersebut berpotensi kehilangan momentum apabila pemerintah daerah tidak segera menunjukkan komitmen nyata melalui penganggaran yang jelas.

Ia menilai, keseriusan pemerintah dapat diukur dari keberadaan alokasi dana yang spesifik untuk transformasi angkutan umum.

"Semangat membangun BRT dengan bantuan dari World Bank dan Kementerian Perhubungan jangan sampai hanya berhenti menjadi wacana saja," ujarnya.

Sony turut mempertanyakan alokasi dana Rp55 miliar, yang disebut-sebut telah disiapkan Pemerintah Kota Bandung untuk mendukung transformasi transportasi publik.

"Kota Bandung katanya sudah menyiapkan Rp55 miliar, tetapi begitu kita telusuri lebih dalam, Rp55 miliar itu tidak jelas implementasinya untuk apa," katanya.

Menurut dia, tanpa perencanaan yang jelas, anggaran tersebut berpotensi tidak terserap dan dialihkan untuk program lain. Kondisi itu dinilai menunjukkan belum adanya keseriusan pemerintah daerah, dalam menyiapkan transformasi angkutan umum menuju sistem transportasi massal yang terintegrasi.

"Nah, ini kalau kita lihat ternyata seperti itu, ada ketidakseriusan dari daerah sendiri terhadap bantuan dari program BRT ini," pungkasnya. ***