Kembali Turun ke Jalan, Mahasiswa Bawa Replika Alat Pancung dan Tuntut Evaluasi Total

INILAHKORAN.ID - Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menggema dari Kota Bandung. 

mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat menggelar aksi bertajuk "Indonesia Darurat" di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Rabu (17/6/2026).

Tak sekadar membawa spanduk dan poster kritik, massa aksi juga menghadirkan replika guillotine atau alat pancung yang identik dengan Revolusi Prancis. 

Di bagian tengah replika tersebut terpampang tulisan besar "RIP Demokrasi", simbol yang mereka gunakan untuk menggambarkan kekecewaan terhadap kondisi demokrasi dan arah kebijakan pemerintah saat ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, mahasiswa mulai berdatangan sekitar pukul 15.24 WIB. Mereka berasal dari sedikitnya 23 perguruan tinggi di Bandung Raya dengan estimasi jumlah massa mencapai lebih dari 1.200 orang.

Koordinator BEM SI Jawa Barat Muhammad Risaldi menegaskan, aksi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan mahasiswa yang selama ini merasa aspirasinya tidak pernah benar-benar didengar oleh pemerintah.

"Hari ini kita melakukan aksi dari BEM SI Jawa Barat, yang mana untuk aksi kali ini ada sekitar 23 kampus dengan jumlah massa estimasi itu sekitar 1.200 lebih. Ya ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami dan juga akumulasi kemarahan, khususnya dari kami yang sering kali menyuarakan aspirasi yang memang sama sekali tidak didengarkan," kata Risaldi.

Menurutnya, kekecewaan tersebut juga dipicu oleh berbagai pernyataan pemerintah yang dinilai tidak menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

"Dan ini merupakan akumulasi juga kemarahan daripada statement-statement yang memang dirasa tidak perlu dan juga tidak penting yang dikeluarkan oleh Prabowo sebagai Presiden," ujarnya.

Kemunculan replika guillotine menjadi salah satu perhatian utama dalam aksi tersebut. Risaldi mengatakan, alat pancung itu merupakan simbol kemuakan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan yang dinilai semakin jauh dari prinsip partisipasi publik.

"Itu merupakan salah satu bentuk simbolisasi dari kami, karena respon daripada bagaimana bobroknya pemerintah hari ini, kita sudah muak. Dalam satu tahun lebih Prabowo-Gibran berjalan, sama sekali tidak ada solusi-solusi ataupun langkah strategis khususnya untuk menyejahterakan rakyat," katanya.

Dia menilai, sejumlah kebijakan yang lahir pada masa pemerintahan saat ini dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna.

"Karena kami rasa pemerintah hari ini berjalan dengan kesewenang-wenangan serta membuat peraturan ataupun kebijakan yang memang tidak partisipatif, tidak melibatkan partisipasi yang bermakna daripada kita," tegasnya.

Selain itu, Risaldi juga menyoroti kondisi demokrasi yang menurutnya semakin mengkhawatirkan. Ia bahkan mengklaim jumlah tahanan politik pada era pemerintahan saat ini menjadi yang tertinggi dibanding rezim sebelumnya.

"Di rezim kali ini hampir 900 lebih tahanan politik yang memang kalau kita lihat, komparasikan dengan rezim-rezim sebelumnya, ini merupakan angka terbanyak daripada rezim-rezim sebelumnya menjabat," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, BEM SI Jawa Barat menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah pusat.

Pertama, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Kedua, mengevaluasi secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Koperasi Merah Putih (KDMP).

Ketiga, menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemborosan anggaran. Keempat, membenahi komunikasi kepresidenan yang dinilai kerap menimbulkan polemik di ruang publik.

Selanjutnya, mahasiswa menuntut pencabutan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, evaluasi total terhadap Kabinet Merah Putih, serta penegakan hak asasi manusia dan perlawanan terhadap praktik impunitas.

Selain BEM SI Jawa Barat, aksi tersebut juga diikuti oleh Keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB). Mereka membawa sejumlah tuntutan yang berfokus pada tata kelola pemerintahan dan penguatan ekonomi nasional.

Perwakilan KM ITB, Nahdah Nabillah menilai, pemerintah perlu memperbaiki pengelolaan fiskal dan mengevaluasi berbagai program yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Yang pertama itu kami highlight poin terkait bagaimana langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk dapat memperbaiki tata kelola dan juga hal-hal yang berhubungan dengan program-program ekstraktif, perbaikan program ekstraktif, makan bergizi gratis, dan juga realokasi anggaran dan pengeluaran untuk mendorong daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dan juga untuk manufaktur, industri manufaktur," katanya.

KM ITB juga mendesak pemerintah, memperkuat akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

"Yang kedua, juga tuntutan yang kami bawakan adalah bagaimana pentingnya perbaikan tata kelola pemerintah, program-program pemerintah, dan juga itu harus dipastikan dengan akuntabilitas serta partisipasi publik," ujar Nahdah.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu segera menyusun strategi industrialisasi jangka panjang berbasis riset, inovasi, dan penguatan sektor manufaktur guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Sisi lain, Nahdah menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah yang dinilai sering menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

"Karena di masa saat ini, kita masyarakat butuh sesuatu yang berbasis data dan yang nyata supaya tidak ada lagi polarisasi di suara masyarakat semakin pecah," katanya.

Aksi Indonesia Darurat berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat. Hingga aksi berlangsung, massa mahasiswa terus menyampaikan aspirasi melalui orasi, spanduk kritik, dan berbagai simbol perlawanan yang mereka bawa ke lokasi demonstrasi.