Kemensos Temukan Penyalahgunaan NIK, Penerima Bansos Diminta Jaga Data Pribadi

INILAHKORAN.ID - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap masih maraknya penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan pemilik identitas, tetapi juga dapat mengganggu akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu mengaku Kementerian Sosial masih menemukan sejumlah kasus NIK masyarakat digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk berbagai kepentingan, mulai dari pembelian aset hingga aktivitas lain yang berisiko melanggar hukum.

"Kita ingin memastikan, bahwa masyarakat bisa menjaga dengan baik KTP-nya. Karena kadang ada saja yang kita temukan, KTP atau NIK itu dimanfaatkan orang lain untuk membeli aset, apakah itu tanah atau aset-aset kendaraan, atau membuat perusahaan," ujar Gus Ipul, Senin (28/9/2026).

Dia menegaskan, risiko penyalahgunaan data kependudukan kini semakin luas. NIK yang jatuh ke tangan orang lain dapat digunakan untuk membuat berbagai akun digital tanpa seizin pemilik identitas.

"Maka sebagai informasi kepada seluruh masyarakat agar hati-hati untuk menyerahkan NIK-nya kepada orang lain, karena bisa dimanfaatkan untuk bikin apa saja, akun atau apa yang terlibat atau dijadikan judi online misalnya," katanya.

Gus Ipul menjelaskan, temuan penyalahgunaan identitas tersebut turut menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data penerima bansos yang saat ini terus dilakukan pemerintah. Data yang tidak akurat berpotensi memengaruhi status penerima manfaat sehingga bantuan tidak tersalurkan secara tepat.

"Jadi banyak sekali itu yang kita temukan dan ini sekaligus menjadi bagian dari proses koreksi, registrasi ulang ya terhadap penerima bansos kita," katanya.

Untuk memperkuat validitas data, Kementerian Sosial kini menerapkan sistem digitalisasi bansos yang dilengkapi teknologi verifikasi wajah. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan negara benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi syarat.

"Supaya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak, bukan diterima oleh orang yang sudah meninggal, atau juga sudah diterima oleh orang lain," katanya.

Melalui sistem tersebut, identitas penerima bantuan dapat diverifikasi lebih akurat sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan maupun penerima ganda.

"Karena di dalam digitalisasi bansos ini juga merekam wajah mereka yang mungkin memiliki syarat untuk menerima bansos. Ya, jadi ini teknologi ini diharapkan akan membuat bansos kita tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak," pungkasnya.