Kepala DKPP : 11 Kelurahan di Kota Bandung Masih Rawan Pangan

INILAHKORAN.ID - Kepala Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian (DKPP) kota bandung, Gin Gin Ginanjar menyebut, meski kota bandung relatif makmur masih terdapat sejumlah kelurahan yang masuk kategori rentan pangan. Pemetaan yang dilakukan DKPP, menunjukkan 11 dari 151 kelurahan membutuhkan perhatian khusus terkait ketersediaan dan akses pangan.

"Iya, dari 151 kelurahan itu kita petakan ada namanya SPA yaitu pemetaan kerawanan dan kerentanan pangan. kelurahan yang masuk kawasan rentan menjadi prioritas intervensi," kata Gin Gin Ginanjar, Jumat 13 Februari 2026.

Dijelaskan ia, indikator kerentanan pangan tidak hanya soal ketersediaan pangan. Tetapi juga akses ke pasar, fasilitas dasar seperti air bersih dan kebersihan rumah tangga. Salah satu program yang dilakukan DKPP menangani masalah tersebut, adalah Gerakan Pasar Murah (GPM).

Program itu, dituturkan Gin Gin menyesuaikan lokasi pasar berdasarkan kerawanan dan daya beli masyarakat sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau.

"Lokasinya kami sesuaikan dengan kawasan rawan pangan. Jadi, daerah-daerah yang akses ke pasar relatif jauh dan daya belinya rendah kita prioritaskan. Karena tujuan GPM adalah memfasilitasi masyarakat yang daya belinya rendah atau tidak terjangkau," ucapnya.

Ia menambahkan, penentuan lokasi GPM tidak tetap. Beberapa daerah yang dianggap relatif mapan jarang dikunjungi GPM, sementara lokasi di kawasan rentan bisa berubah setiap minggunya.

Selain GPM, DKPP juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan berbagai program bantuan lainnya untuk memastikan kebutuhan pangan keluarga rentan terpenuhi.

"Ada juga program pengersa dan bantuan pangan untuk keluarga rentan pangan. Jadi sasarannya sekarang jelas, kawasan-kawasan yang dinyatakan rentan atau rawan pangan," ujar dia.

Menurut pemetaan, kawasan yang masih masuk kategori rentan pangan meliputi beberapa wilayah Babakan Ciparay, beberapa kelurahan di Bandung Kulon dan Cimbuleuit. "Penentuan prioritas intervensi didasarkan pada tingkat kerawanan, daya beli masyarakat dan harga komoditas pokok," tandasnya.