Ketika Ayah Jadi Perantara: OTT Bupati Bekasi dan Runtuhnya Etika Kekuasaan

INILAHKORAN.ID - Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis 18 Desember 2025 pekan lalu, atas dugaan korupsi permintaan 'ijon' proyek kepada kontraktor sebesar Rp9,5 miliar.

Ade Kuswara Kunang ditangkap bersama ayahnya, HM Kunang yang notabene Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan selaku perantara 'ijon' proyek. Selain itu, uang sebesar Rp200 juta turut diamankan dalam penangkapan Bupati Bekasi tersebut.

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan, penangkapan Ade Kuswara Kunang oleh KPK menjadi preseden buruk bagi demokrasi.

Apalagi banyak harapan, Ade Kuswara Kunang sebagai bupati termuda sejatinya diharapkan dapat menjadi contoh dan representasi anak muda, agar bisa membawa politik lebih bersih, mewujudkan clean governance. Meski pada akhirnya kata dia, hasilnya sama saja.

Fakta ini lanjut Neni, menjadi bukti bahwa korupsi masih bersifat struktural. Ini akibat lemahnya tata kelola pemerintahan daerah, terutama relasi kuasa politik, birokrasi dan kepentingan ekonomi bermain di situ.

"Ini problemnya klasik. Bagaimana biaya politik yang tinggi dalam kontestasi lokal, mendorong kepala daerah mencari jalan pintas untuk mengembalikan modal," ujar Neni saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu 21 Desember 2025.

Sampai kini diakuinya, tidak ada solusi akan persoalan tersebut. Dia pun menyoroti buruknya sistem kaderisasi di internal partai politik, yang menurutnya tidak ada pengawasan etik terhadap pejabat publik yang mereka usung.

Dalam kasus Ade Kuswara Kunang, dia menyebut, tekanan politik pada akhirnya mengantarkan pola menghalalkan segala cara untuk menang dan ketika jadi, berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan.

Serupa pula kasusnya dengan penangkapan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandug, yang menurutnya akar permasalahan ada di partai politik.

"Ketika yang terpilih itu adalah memang yang tidak punya integritas kuat, atau memang sejak awal juga kan dari mulai tahapan pencalonan aja kan, karena sistem partai kita terlalu sentralistik ya. Ini juga tentu menjadi problem sih dan ini menurut saya problem serius juga pada sistem rekruitment politik," ucapnya.

Keterlibatan HM Kunang dalam kasus Ade Kuswara Kunang dinilai Neni juga keterlaluan, karena selaku seorang ayah, HM Kunang melakukan pemufakatan jahat.

"Terjadi kongsi jahat kan. Yang seharusnya tuh terjadi itu mereka kan seharusnya bisa koordinasi untuk bagaimana memajukan Kabupaten Bekasi yang lebih progresif. Sangat disayangkan, seharusnya kan seorang ayah itu bisa menjadi teladan ya," kata Neni.

Rangkaian yang terjadi di Kabupaten Bekasi ini diakui Neni, rupa bobroknya sistem politik dan pemerintahan.

"Menurut saya, ini problemnya tuh dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu," tandasnya.