Klaim Sudah Tak Ada Blank Spot, Diskominfotik KBB Pastikan Tidak akan Ada Kendala Jaringan Internet Jelang Pemilu 2024

INILAHKORAN, Ngamprah - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan tidak akan ada kendala jaringan internet dalam pelaporan hasil penghitungan suara atau untuk mempermudah penghitungan cepat atau quick count pada Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, Diskominfotik KBB mengklaim sudah tak ada lagi desa yang masuk kategori blank spot di KBB. Sehingga, mereka optimistis pelaksanaan Pemilu 2024 tidak akan terkendala jaringan internet.

"Secara regulasi di Diskominfotik KBB sudah tidak ada lagi blank spot, semua daerah terluar, tertinggal, terdepan, dan semua desa sudah tercover jaringan internet," kata Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan di Ngamprah belum lama ini.

Meski begitu, Yoppie mengakui hanya di daerah-daerah tertentu saja yang kondisi sinyalnya masih lemah kendati jaringan internet sudah masuk.

"Salah satunya di Kecamatan Saguling yang  agak terkendala namun untuk komunikasi telpon masih berjalan lancar," sebutnya.

Disinggung terkait koordinasi dengan KPU menyangkut daerah-daerah yang akses internet ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dikhawatirkan terkendala, Yoppie mengakui belum secara teknis dan spesifik dibahas. 

Menurutnya, yang sudah berjalan adalah terkait dengan DCT yang ditayangkan dalam videotron di Kecamatan Lembang.

"Pastinya kami akan support agenda Pemilu di KBB agar berjalan lancar, termasuk dalam hal akses jaringan internet di setiap desa yang kami siapkan," tuturnya.

Kemudian, disinggung masih minimnya partisipasi pemilih di wilayah selatan KBB seperti yang dikeluhkan KPU KBB, Yoppie menyebutkan bisa lantaran beberapa aspek. 

Namun, hal itu akan coba ditekan dengan upaya sosialisasi serta pemberian pemahaman soal literasi digital ke masyarakat, agar partisipasi pemilih di selatan KBB bisa meningkat. 

"Literasi digital ini sedang kami susun strateginya seperti apa, agar angka partisipasi pemilih di Pemilu meningkat," ucapnya.

"Bisa saja nanti konsepnya kita kerja samakan dengan PWI atau pihak lainnya," imbuhnya.

Sejauh ini, terang Yoppie, untuk kantor dinas-dinas, kantor desa, puskesmas, objek wisata yang dikelola desa, sampai alun-alun desa di KBB, sudah terpasang internet. 

"Diskominfotik KBB pada tahun 2022 telah menyediakan 113 titik wifi publik gratis yang tersebar di seluruh wilayah KBB," terangnya.

Untuk diketahui, ketersediaan jaringan internet sangat diperlukan saat pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu tahapan Pemilu yang cukup penting dan memerlukan support jaringan internet hingga ke daerah dan TPS adalah pada tahapan pemuktahiran data pemilih dan rekapitulasi online. 

Pasalnya, proses itu melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi.

Selain itu, nantinya pada hari H penghitungan suara, semua KPPS akan melaporkan hasil pemungutan kepada website KPU.

Hal itu pun membutuhkan dukungan jaringan internet yang memadai dalam penghitungan suara. Namun karena kondisi geografis KBB yang luas dan juga terdapat daerah terpencil, dikhawatirkan kekuatan sinyal internet jadi kendala teknis di lapangan. 

Sebelumnya, masih tingginya angka suara yang tidak sah dalam pesta demokrasi atau Pemilu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi catatan penting penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) KBB.

Kondisi tersebut tercemin pada Pemilu 2019 di mana KPU KBB mencatat adanya 11 persen surat suara yang dinyatakan tidak sah dalam Pemilu Legislatif (Pileg).

Meski begitu, tingginya angka suara tidak sah tak hanya terjadi di KBB. Bahkan, secara nasional kasus serupa juta terus mengalami peningkatan dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya.

Berdasarkan data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 1999 jumlah suara tidak sah secara nasional baru mencapai 3,4 persen, tahun 2004 sebesar 8,8 persen, 2009 sebesar 14,4 persen, 2014 sebesar 10,6 persen, hingga meroket tajam tahun 2019 sebesar 11,12 persen atau setara 17 juta suara.

"Di KBB memang cukup tinggi. Bahkan, pada Pileg tahun 2019 di Bandung Barat angka surat suara tidak sah sampai 11 persen," kata Ketua KPU KBB Rifqi Ahmad Sulaeman belum lama ini.

Menurut Ripqi, faktor penyebab tingginya suara sah pada perhelatan Pemilu di KBB lantaran masyarakat belum paham terkait tata cara pencoblosan dengan banyaknya surat suara mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ditambah lagi surat suara anggota DPR RI, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten/kota.

"Faktornya karena pemilih tidak memahami cara mencoblos. Kemudian, pemilih di kita tidak semua anak muda, banyak pula usia lanjut. Ketika memilih dengan surat suara banyak, jadi mereka sering kebingungan," tuturnya.*** (agus satia negara)