Komisi II DPRD Jabar Dorong DKP Genjot Kesejahteraan Nelayan
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau, sekaligus mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar untuk berkomitmen dalam menggenjot kesejahteraan nelayan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat meninjau, sekaligus mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar untuk berkomitmen dalam menggenjot kesejahteraan nelayan.
Terutamanya keberpihakan kepada nelayan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bekasi, menyusul adanya pagar laut di daerah tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Jabar Ade Puspitasari mengatakan, kepentingan nelayan bisa diutamakan di samping juga keberpihakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
"Alhamdulillah kami didampingi kepala dinasnya langsung dan kita sudah melihat langsung yang sedang viral adalah pagar laut, tentunya yang patut kita ketahui adalah, pagar laut menjadi kewenangan KKP," ujar Ade di sela kunjungan kerja ke TPI PAL Jaya, dalam rangka pemantauan pagar laut di Kabupaten Bekasi, Rabu 5 Februari 2025.
Soal pagar laut Bekasi, Ade menilai kasusnya berbeda dengan di Tangerang. Sebab di Kabupaten Bekasi, diakuinya sudah dimiliki swasta berupa sewa-menyewa.
"Tapi beliau ini membangun pagar laut yang menjadi kewenangan adalah KKP tentan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) tentang izin persetujuannya yang dikeluarkan oleh KKP, dan ini sedang di koordinasikan oleh provinsi jawa barat selaku Komisi II," ucapnya.
Senada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Jabar Siti Qomariyah, dimana dirinya berharap semua permasalahan bisa diselesaikan, apalagi hal tersebut sudah ditangani oleh KKP dan KLH.
"Kami sangat mendukung, tapi kalau memang nanti menyimpang dari itu kami akan perjuangkan karena itu tugas kami," tandasnya.
Editor : JakaPermana
