Alokasi Anggaran Minim, Komisi II DPRD Jabar Minta Pemprov Evaluasi

INILAH, Bandung - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Sopyan BHM meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengevaluasi, akan minimnya alokasi anggaran bagi dinas mitra komisinya.

Usai Rapat Evaluasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan Program Tahun 2022, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Selasa (24/8/2021), ditemukan sekitar 70 persen kolam budidaya ikan di Satuan Pelayanan dan Perikanan Jabar dalam kondisi kurang baik.

Dia menyatakan, pihaknya akan mendorong program renovasi fasilitas yang ada di Satuan Pelayanan (Satpel), selaku mitra Komisi II pada nota komisi untuk segera ditindaklanjuti dan kemudian diteruskan kepada Pemprov Jabar agar secepatnya diperbaiki.

Baca Juga : Pemprov Usul Enam Ranperda ke DPRD Jabar

“Satpel ini Dinas Perikanan dan Kelautan kelihatannya memang perlu di renovasi. Terlebih kolam disini, sekitar 70 persen kondisinya sudah kurang layak. Kami anggota Komisi II akan mendorong, nanti di nota komisi bahwa fasilitas di Satpel dalam kondisi tidak baik,” ujarnya.

Dia menilai, Satpel Dinas Perikanan dan Kelautan ini sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat, dalam meningkatkan kesejahteraan. Serta memiliki potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu diperhatikan dan dimaksimalkan oleh Pemprov.

“Bagaimana pun Satpel Dinas Perikanan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat terutama Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan). Mudah-mudahan gubernur akan lebih berpihak kepada rekan-rekan di Satpel, terutama di mitra Komisi II," ucapnya.

Baca Juga : DPRD Jabar Minta Pemprov Perhatikan Satpel Benih dan Hortikultura

Sopyan berharap, anggaran untuk Satpel baik ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan dapat ditingkatkan oleh Pemprov. Terutama di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, guna membantu memulihkan ekonomi masyarakat di Jawa Barat yang saat ini memang tengah terdampak.