Komisi XII DPR Setujui Paparan Menteri Hanif Faisol Nurofiq
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan rancangan program kerja 100 hari dan program strategis Tahun 2025.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan rancangan program kerja 100 hari dan program strategis Tahun 2025.
Hanif Faisol Nirofiq dalam Rapat Kerja Perdana yang digelar Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024 juga memaparkan progres dan evaluasi pelaksanaan program Tahun 2024.
Dalam program kerja 100 hari, ia akan mencoba membangun quick win demi menumbuhkan kembangkan perhatian masyarakat kepada lingkungan hidup.
"Rencananya, KLH/BPLH akan membangun 5 ribu Bank Sampah, kemudian beberapa TPA serta 3 TPST," ungkap Hanof Faisol Nurofiq.
KLJ atau BPLH juga disebut akan mengambil langkah penyelesaian sampah di Jakarta yang tertimbun di TPST Bantargebang. Dengan jumlah sampah sekitar55 juta ton dengan tinggi hampir 50 meter.
"Bersama Pemprov Daerah Khusus Jakarta dan Kementerian terkait, kami akan mencoba menyelesaikan dulu sampah 55 juta ton. Kemudian dikelola dan ada sirkular ekomoni yang terbangun," sambungya.
Sementara penyelesaian sampah harian di Jakarta yang muncul mencapai 7,5 ribu ton akan dibagi dari hulu sampai hilir melalui Extended Producer Responsibility (EPR) yang turut membangun unit Bank Sampah.
Selain itu, Hanif juga telah menghentikan impor plastik karena ketersediaan cukup melimpah dan selanjutnya membatasi impor daur ulang kertas.
Selain itu, Hanif berencana meningkatkan penerimaan dengan kerja sama pembayaran berbasis kinerja terhadap pengurangan GRK dan penyelesaian Comitment Agreement RBCA Norwegia untuk kinerja pengurangan emisi.
Kemudian, uji coba penerapan MRA Indonesia - Jepang senilai 15 triliun rupiah, penguatan pemantapan diplomasi bilateral/multilateral untuk kerja sama pembayaran berbasis kinerja pengurangan emisi, penanganan polusi udara Jabodetabek, dan penataan lingkungan Sungai Cipinang, Jakarta.
Termasuk, lanjut Hanif, penguatan penegakan hukum lingkungan hidup melalui penerapan denda administrasi terhadap pelaku usaha.
"Ini telah dijalankan begitu kami dilantik, seperti TPA liar sudah ditutup dan menangkap pelaku dari pengelolaan sampah liar tersebut dan sudah menjadi tersangka," kata Hanif.
Dalam paparannya, ia juga menyampaikan beberapa poin program strategis lima tahun ke depan di antaranya adalah perdagangan karbon, penanganan sampah Jakarta dan 12 kota sasaran Perpres 35/2018.
Selanjutnya, perpercepatan perizinan (persetujuan lingkungan). Penataan dan penegakan hukum untuk perbaikan tata kelola lingkungan hidup.
"Ada 6 program unggulan dari mulai kali bersih, langit biru, Indonesia hijau, pantai lestari, gambut lestari, dan Adipura," urainya.
Diakhir paparannya, Hanif menyampaikan dukungan kepada Komisi XII terkait tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk operasional program-program KLH/BPLH tahun 2025.
Ditempat yanc sama, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menuturkam, rapat kerja perdana ini beragendakan perkenalan dengan Menteri LH/Kepala BPLH beserta jajarannya.
"Rapat pertama hari ini berjalan baik dan merupakan pondasi untuk seterusnya. Ini masih panjang, 5 tahun ke depan. Programnya yang bagus kami dukung, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun," tutur Bambang Patijaya.***
Editor : JakaPermana
