Kota Bandung Adposi Program Pendidikan Antikorupsi KPK untuk Seluruh ASN

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meluncurkan, program pendidikan antikorupsi dasar dan integritas (PADI) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan kota. Program tersebut, merupakan hasil kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadi yang pertama diterapkan di tingkat kota maupun kabupaten.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, program PADI akan menjadi upaya sistematis dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi. Seluruh ASN yang jumlahnya mencapai sekitar 16.000 orang, diwajibkan mengikuti program tersebut secara bertahap.

"Alhamdulillah, hari ini kami memulai program PADI sebagai bagian dari penguatan integritas di lingkungan Pemkot Bandung. Ini bentuk nyata komitmen kami dalam mencegah praktik korupsi sejak dari pemahaman dasar," kata Farhan pada Senin 22 September 2025.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menjelaskan, program PADI dikembangkan dari konten learning management system (LMS) milik KPK. Biasanya, lembaga pemerintah harus mendaftar untuk dapat mengakses LMS tersebut. Namun karena keterbatasan kapasitas, prosesnya kerap memakan waktu.

"Pemkot Bandung mengajukan permohonan untuk mengadopsi LMS PADI agar dapat diterapkan secara mandiri. Setelah melalui kajian hukum dan teknis, kami izinkan transfer konten dilakukan dan Bandung bisa mengembangkan sistemnya sendiri," kata Wawan Wardiana.

Ia menjelaskan, seluruh materi yang digunakan bersifat dinamis dan akan diperbarui secara berkala. Topik-topik yang diajarkan mencakup modus-modus korupsi terkini, termasuk yang berkaitan dengan teknologi dan aset digital seperti cryptocurrency serta pendekatan-pendekatan pencegahan yang kontekstual.

Menurut Wawan, pemahaman bersama terkait integritas dan antikorupsi di seluruh lapisan ASN penting untuk menutup celah kolusi antara pejabat dan staf pelaksana. Harapannya, tindakan korupsi dapat dicegah sebelum terjadi.

"Kalau semua ASN punya pemahaman yang sama, tidak ada lagi ruang kongkalikong di antara mereka. Harapannya ke depan, Kota Bandung tidak lagi menjadi tujuan penindakan KPK. Cukup dari sisi pendidikan dan pencegahan," ucapnya.

Selain itu, KPK juga mendorong pelibatan keluarga pejabat dalam program integritas melalui kegiatan bertajuk keluarga berintegritas atau Kertas. Dalam program tersebut, para pejabat dan pasangannya mengikuti bimbingan teknis guna menyamakan persepsi tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran keluarga dalam pencegahan.

"Istri atau pasangan pejabat jangan sampai justru mendorong perilaku korup. Sebaliknya, mereka harus ikut menjaga integritas dari rumah," ujar dia.

Menanggapi pertanyaan mengenai tingkat korupsi di Kota Bandung, ia menyebut skor survei penilaian integritas (SPI) sempat menurun akibat beberapa kasus yang terjadi sebelumnya. Namun, dirinya optimistis upaya sistematis yang dilakukan saat ini dapat meningkatkan skor tersebut.

"Kalau dalam setahun ke depan tidak ada kasus baru dan upaya seperti pendidikan dan pencegahan terus dilakukan, tentu SPI-nya akan naik. Data SPI ini bisa dilihat secara terbuka di situs jaga.id," jelasnya.

Wawan menambahkan, peluncuran program PADI diharapkan menjadi titik awal perubahan budaya birokrasi di Kota Bandung. Dari sekadar slogan antikorupsi, menjadi perilaku nyata yang dijalankan secara konsisten oleh setiap ASN. *