Krisis Air Bersih, 25 Ribu Warga Jabar dari 18 Desa di 8 Kabupaten/Kota Terdampak

INILAHKORAN.ID - Pranata Humas Ahli Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Hadi Rahmat mengungkapkan, sebanyak 25 ribu warga dari 18 desa di delapan kabupaten/kota telah mengalami krisis air bersih.

Menurutnya, delapan kabupaten/kota tersebut yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Garut, Karawang, Pangandaran, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi.

"Delapan kabupaten/kota ini yang sudah mengirimkan laporan kejadian kekeringan ya. Ada 18 desa. Jumlah jiwa terdampaknya ini ada 25.528 jiwa terdampak," kata Hadi saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu (8/7/2026).

Korban terdampak kekeringan paling banyak ada di Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang. Dari sejumlah desa terdampak, sebagian kata dia, merupakan memang langganan kekeringan tiap tahunnya.

"Dari sisi analisa penyebab, memang harus ada analisa lebih lanjut. Cuma kalau saya melihat, daerah tersebut memang mengalami krisis air berulang dan memang ada persoalan yang memang harus diantisipasi," ucapnya.

Sejauh ini, BPBD dari delapan kabupaten/kota tersebut, sambung Hadi, telah melakukan penanganan terhadap korban terdampak melalui penyaluran air bersih.

"Kami melakukan penguatan koordinasi. Sejauh ini kabupaten/kota bisa meng-handle kondisi di lapangan. Tentu kita juga akan melakukan penebalan (membantu), bilamana memang kabupaten/kota mengalami kondisi kewalahan. Sejauh ini memang kita juga sudah menyiapkan peralatan, mobil tangki, terus juga alkon ya untuk misalnya bila terjadi kebutuhan untuk kejadian kebakaran hutan. Itu kita sudah siapkan peralatannya ya, personel juga," katanya.

Selain delapan kabupaten/kota tersebut yang telah mengalami krisis air bersih, Hadi juga mengingatkan sejumlah daerah, dengan merujuk pengalaman musim kemarau 2023 silam.

Di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sukabumi yang masuk dalam kategori rawan kekeringan.

"Nah ini juga kita terus pantau gitu ya kondisinya. Tentu ya harapan kita tetap bisa terkendali," harapnya.

Sisi lain, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan mitigasi mandiri akan potensi krisis air bersih. Antaranya dengan menghemat air, serta turut membantu koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, bila menemukan masalah di wilayah masing-masing.

"Kita juga ingin masyarakat juga saling bekerja sama, khususnya dalam hal merespons kondisi-kondisi yang harus cepat diantisipasi kaitan dengan kebutuhan, sehingga tentu koordinasi ini harus semakin baik ya, masyarakat dengan aparat kewilayahan, agar aparat kewilayahan juga bisa merespons kondisi di lapangan bilamana terjadi kekeringan sehingga distribusi air bisa lebih maksimal," jelasnya.