Kekeringan Mulai Meluas: Air Surut Warga Kalut

Kemarau mulai meninggalkan jejak di Jawa Barat. Sejumlah daerah bersiap menghadapi ancaman Kekeringan dan Krisis Air Bersih.

Oleh: Yuliantono/Dani R Nugraha

Setiap pagi, Dedeh Rodiah (56) masih datang ke sawah garapannya di Kampung Cimalayu, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung.

Namun, hamparan hijau tanaman padi tak lagi menyambut langkahnya. Yang dia lihat kini adalah daun-daun padi yang mulai menguning, layu, dan perlahan kehilangan kehidupan. 

Bagi Dedeh, sawah bukan sekadar lahan tempat menanam padi. Di sanalah harapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tumbuh bersama benih yang dia tanam. Karena itu, setiap batang padi yang mengering menjadi kabar buruk yang sulit ia terima. 

“Sedih melihatnya. Padi yang sudah berusia sekitar dua bulan sekarang mulai kering karena tidak mendapat air,” ujar Dedeh.

Selama dua bulan terakhir, hujan nyaris tak turun di kawasan tersebut. Tanaman padi yang seharusnya memasuki masa pertumbuhan justru harus bertahan dalam kondisi tanah yang mulai retak dan kehilangan kelembapan. 

Dedeh sebenarnya tidak tinggal diam. Dia tahu ada satu cara untuk menyelamatkan sawahnya, yakni mengambil air dari Sungai Citarum menggunakan mesin diesel. Namun, harapan itu terbentur kemampuan ekonomi.

Mesin penyedot air berikut selang berukuran besar membutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. Nilai yang terlalu besar bagi Dedeh yang hanya berstatus sebagai petani penggarap. 

“Kami hanya petani penggarap. Mana sanggup membeli mesin diesel dan selangnya,” katanya lirih. 

Dedeh menggarap lahan sekitar 200 tumbak milik warga Cibaduyut. Setiap musim tanam, dia menggantungkan penghasilan dari sawah tersebut. Namun kali ini, dia hanya bisa melihat tanaman yang dirawatnya berisiko gagal panen. 

Bagi Dedeh, Kekeringan yang terjadi bukan semata akibat panjangnya musim Kemarau. Ada luka lama yang masih dirasakan petani di kawasan itu.

Saluran irigasi yang dulu menjadi sumber kehidupan sawah kini tidak lagi mengalir setelah pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). 

“Dulu ada aliran air. Sekarang sudah tidak ada karena tertutup pembangunan Tol Soroja. Kalau hujan tidak turun, sawah kami kering,” ujarnya. 

Sejak kehilangan saluran irigasi, petani di Mekar Rahayu hanya bisa berharap pada hujan. Ketika langit tidak menurunkan air, sawah pun ikut berhenti memberi kehidupan.

Bahkan, kata Dedeh, kondisi itu membuat sebagian lahan pertanian perlahan kehilangan masa depannya. Tanah yang tidak memiliki sumber air menjadi sulit digarap dan kurang bernilai. 

Kini, Dedeh masih menyimpan harapan kecil. Dia berharap pemerintah hadir membantu petani dengan menghadirkan kembali jaringan irigasi atau menyediakan pompa air agar sawah mereka bisa tetap bertahan. 

Sebab bagi Dedeh, yang sedang mengering bukan hanya tanaman padi di hadapannya. Ada juga mimpi sederhana para petani agar tetap bisa menanam, memanen, dan bertahan dari tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. 

Krisis Air Bersih 

Sementara itu, Krisis Air Bersih kini kembali menyapa sejumlah wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat sedikitnya 25.528 warga di 18 desa yang tersebar di delapan kabupaten/kota telah terdampak Kekeringan. 

Pranata Humas Ahli BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, mengatakan laporan yang telah diterima berasal dari Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Garut, Karawang, Pangandaran, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi. 

“Delapan kabupaten/kota ini yang sudah mengirimkan laporan kejadian Kekeringan. Ada 18 desa. Jumlah jiwa terdampaknya ini ada 25.528 jiwa,” kata Hadi kepada INILAH, Rabu (8/7). 

Menurut Hadi, Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak. Sebagian desa bahkan sudah akrab dengan krisis air yang datang hampir setiap musim Kemarau. 

Fenomena itu, menurutnya, menunjukkan persoalan Kekeringan bukan sekadar dampak cuaca sesaat, tetapi juga menjadi persoalan yang terus berulang dan memerlukan penanganan jangka panjang. 

“Dari sisi analisa penyebab memang harus ada analisa lebih lanjut. Cuma kalau saya melihat, daerah tersebut memang mengalami krisis air berulang dan memang ada persoalan yang harus diantisipasi,” ujarnya. 

Sejauh ini, BPBD di masingmasing daerah masih mampu menangani kebutuhan masyarakat melalui distribusi air bersih. Sementara BPBD Jawa Barat terus memperkuat koordinasi dan menyiapkan bantuan jika kondisi di lapangan semakin berat. 

Mobil tangki, pompa air (alkon), peralatan pendukung, hingga personel telah disiagakan untuk menghadapi kemungkinan meluasnya dampak Kekeringan maupun ancaman kebakaran hutan dan lahan selama musim Kemarau. 

“Dari kami melakukan penguatan koordinasi. Sejauh ini kabupaten/kota bisa menghandle kondisi di lapangan. Tentu kita juga akan melakukan penebalan bilamana memang kabupaten/kota mengalami kondisi kewalahan,” kata Hadi. 

Meski baru delapan daerah yang melaporkan Kekeringan, BPBD Jawa Barat juga mulai mengawasi sejumlah wilayah lain yang berdasarkan pengalaman musim Kemarau 2023 tergolong rawan mengalami Krisis Air Bersih. Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sukabumi menjadi daerah yang kini terus dipantau perkembangan kondisinya. 

“Nah ini juga kita terus pantau kondisinya. Tentu harapan kita tetap bisa terkendali,” ujarnya. Hadi mengingatkan, upaya menghadapi Kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. 

Masyarakat juga diharapkan melakukan mitigasi secara mandiri, mulai dari menghemat penggunaan air hingga segera melapor kepada aparat setempat apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih. 

“Kita juga ingin masyarakat saling bekerja sama, khususnya dalam merespons kondisikondisi yang harus cepat diantisipasi. Koordinasi antara masyarakat dengan aparat kewilayahan harus semakin baik agar distribusi air bisa lebih maksimal,” katanya. 

Petakan Wilayah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mulai memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami Kekeringan. Sebanyak 27 kecamatan masuk dalam pemetaan sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi selama musim Kemarau 2026. 

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung, Diki Sudrajat, mengatakan potensi Kekeringan sebenarnya dapat terjadi di seluruh kecamatan.

Namun, tingkat kerawanannya berbeda-beda bergantung pada kondisi geografis, ketersediaan sumber air, karakter lahan, serta pengalaman musim Kemarau sebelumnya. 

“Untuk antisipasi Kekeringan sementara, sejumlah kecamatan sudah masuk pemetaan ke kami tergolong wilayah rawan. Tapi potensinya sebenarnya ada di seluruh kecamatan,” ujar Diki, Rabu.

Pemetaan tersebut menunjukkan sejumlah kawasan pegunungan seperti Rancabali, Pasirjambu, Ciwidey, Pangalengan, Kertasari, Majalaya, Cicalengka, dan Nagreg berpotensi mengalami penurunan debit mata air, sungai, maupun sumber air lainnya. 

Sementara itu, ancaman kekurangan air bersih diperkirakan terjadi di Kecamatan Soreang, Ibun, Rancaekek, Cileunyi, Cimaung, Dayeuhkolot, Margaasih, Katapang, Margahayu, dan Pameungpeuk. 

Di sisi lain, kawasan pertanian di Kutawaringin, Cangkuang, Pacet, Paseh, Cikancung, Baleendah, Bojongsoang, Cimenyan, hingga Ciparay juga diperkirakan menghadapi gangguan irigasi yang dapat berdampak pada lahan pertanian. 

Menurut proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim Kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026, sementara kondisi kering masih berpotensi bertahan hingga September. 

“Berdasarkan perhitungan BMKG, kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga Agustus. Bulan Agustus menjadi puncaknya, dan sampai September Kekeringan masih berpotensi terjadi,” kata Diki.

Mengantisipasi situasi tersebut, BPBD Kabupaten Bandung mulai memperkuat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan instansi terkait. 

Persiapan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga mengantisipasi dampak terhadap sektor pertanian, kesehatan, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan. 

Salah satu langkah yang disiapkan adalah distribusi air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. 

“Sesuai arahan pimpinan, salah satu langkah antisipasi adalah menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki ke tiap kecamatan,” ujarnya. 

Selain itu, pemanfaatan embung, sumur bor, dan penampungan air hujan terus dioptimalkan. BPBD juga memperkuat sistem peringatan dini serta memproses penetapan status siaga Kekeringan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika dampak Kemarau semakin meluas. (gin)