Ribuan Hektare Lahan Pertanian Terancam Kekeringan, DPRD Jabar Minta Pemprov Siaga

INILAHKORAN.ID - Anggota Komisi II DPRD Jabar Saeful Bahri meminta pemerintahan daerah (pemda) melalui dinas terkait memperkuat antisipasi menghadapi musim kemarau 2026.

Menurut Saeful, dukungan terhadap petani harus dipastikan, terutama dalam penyediaan air untuk lahan pertanian yang mulai terdampak kekeringan.

“Kami mengimbau Pemprov Jabar, terutama dinas yang terkait dengan pertanian, untuk mempersiapkan berbagai antisipasi dan dukungan berbagai program yang dibutuhkan oleh para petani,” kata Saeful kepada INILAHKORAN.ID di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Minggu (23/8/2026).

Dia mengatakan, sejumlah langkah antisipasi sebenarnya telah didorong pemerintah sebelum memasuki puncak musim kemarau. Di antaranya perbaikan saluran irigasi dan embung sebagai tempat penampungan air.

Selain itu, pemerintah juga didorong menyiapkan pompa air yang dapat disebar ke sejumlah wilayah sentra pertanian untuk membantu petani mendapatkan pasokan air.

“Mereka sudah kita dorong dan sudah mempersiapkannya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya beberapa program yang disiapkan oleh Pemprov Jabar, dampak kekeringan musim kemarau tahun ini tidak mengkhawatirkan bagi para petani di Jabar,” ujarnya.

Ancaman kekeringan tahun ini bukan sekadar prediksi. Data BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat hingga 18 Agustus 2026 terdapat 24 kejadian bencana kekeringan di Jawa Barat.

Dalam periode Januari hingga 18 Agustus 2026, seluruh kejadian bencana di Jabar telah berdampak terhadap sekitar 1.998 hektare lahan. Namun, angka tersebut merupakan total dampak lahan dari berbagai kejadian bencana, sehingga tidak bisa seluruhnya disebut sebagai lahan pertanian yang terdampak kekeringan.

Sementara itu, data di sejumlah daerah menunjukkan dampak kekeringan pada sektor pertanian sudah cukup serius.

Di Kabupaten Bekasi, misalnya, BPBD setempat mencatat 3.002 hektare lahan pertanian mengalami kekeringan hingga 29 Juli 2026. lahan terdampak tersebar di 15 kecamatan dan 52 desa.

Di Kabupaten Subang, sekitar 1.348 hektare areal persawahan dilaporkan terdampak kekeringan pada pertengahan Juli 2026. kekeringan tersebut tersebar di 45 desa pada 15 kecamatan dan sebagian tanaman padi dilaporkan terancam gagal panen. 

Sedangkan di Kabupaten Garut, data periode 1-15 Juni 2026 mencatat kekeringan ringan antara lain terjadi di Kecamatan Singajaya seluas 11 hektare, Cibatu 35 hektare dan Selaawi 43 hektare.

Kondisi serupa juga terjadi di Cianjur. Pada periode 16-30 Juni 2026, tercatat 201 hektare lahan sawah terancam kekeringan yang tersebar di delapan kecamatan.

Pemprov Jabar sebelumnya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga produksi pangan di tengah ancaman kemarau yang diperkirakan lebih kering dan panjang.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar menyiapkan bantuan benih padi hibrida untuk 21.825 hektare dan benih jagung hibrida untuk 1.000 hektare, termasuk bagi petani terdampak kekeringan maupun wilayah yang masih memiliki sumber air untuk pertanian.

Selain benih, pemerintah juga menyiapkan pompanisasi, irigasi perpompaan, embung, sumur dangkal dan sumur dalam serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Secara keseluruhan, Jabar memiliki luas baku lahan sawah sekitar 900.772 hektare, sehingga menjaga pasokan air menjadi faktor penting untuk mempertahankan produksi pangan daerah. 

Kementerian pertanian juga mencatat kinerja produksi padi Jabar masih relatif positif. Periode Januari-Juli 2026, luas panen padi mencapai 1,06 juta hektare, sedangkan produksi gabah kering giling mencapai 5,97 juta ton, naik 3,73 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Meski demikian, angka tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Sebab, puncak dampak kekeringan masih berpotensi terjadi ketika musim kemarau terus berlangsung.

Bagi Saeful, keberadaan pompa, irigasi dan embung harus benar-benar dipastikan sampai ke lahan petani yang membutuhkan.

“Yang paling penting adalah bagaimana program-program tersebut bisa dirasakan langsung oleh para petani, terutama di daerah yang memang mengalami kekurangan air,” katanya.

Pemprov Jabar telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2026 di seluruh wilayah Jabar. 

Dengan kondisi tersebut, percepatan distribusi sarana pengairan menjadi salah satu kunci agar kekeringan tidak berkembang menjadi puso dan mengganggu produksi pangan Jabar.