Konflik Lahan Sekolah Cibaduyut Kidul Kota Bandung, Pemkot Tunggu Kesepakatan Warga

INILAHKORAN.ID - Rencana pembangunan sekolah di Cibaduyut Kidul, RW 02, Kota Bandung hingga kini belum dimulai. Pemkot Bandung masih menunggu hasil musyawarah dengan warga yang sebelumnya menyatakan penolakan terhadap pembangunan tersebut.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, proses pembangunan belum dapat berjalan karena masih terdapat keberatan dari masyarakat sekitar. Pemerintah kota, memilih menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan pendekatan dialog agar pembangunan dapat diterima semua pihak.

“Belum, karena masih ada penolakan dari warga. Oleh sebab itu, kami akan lebih dulu memindahkan siswa ke SDN 148 Cibaduyut secara bertahap dalam dua hingga tiga minggu ke depan,” kata Farhan, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, relokasi siswa menjadi langkah sementara agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa terpengaruh polemik lahan. Pihaknya memastikan, hak pendidikan para siswa tetap menjadi prioritas meski pembangunan sekolah baru masih terkendala.

“Sementara itu, pembangunan sekolah di Cibaduyut Kidul RW 02 masih menunggu hasil musyawarah dengan warga. Saya optimistis melalui dialog, warga akan membuka hati sehingga pembangunan sekolah bisa dilaksanakan,” ucapnya.

Persoalan lain muncul setelah sebelumnya terjadi aksi penggembokan sekolah. Guna mencegah kejadian serupa terulang, Farhan meminta jajaran kewilayahan melakukan pengawasan di sekitar lokasi sekolah.

“Saya sudah meminta camat bersama Forkopimcam untuk melakukan patroli selama 24 jam di depan sekolah. Tidak boleh ada lagi penggembokan,” ujar dia.

Farhan juga membuka akses komunikasi langsung apabila kembali terjadi upaya penggembokan. Pihaknya memastikan, pemerintah kota akan mengambil langkah agar fasilitas pendidikan tidak kembali terganggu.

“Kalau ada upaya penggembokan lagi, silakan telepon saya langsung. Telepon saya aktif 24 jam. Kami akan memastikan tidak ada sekolah yang kembali digembok,” tegasnya.

Terkait komunikasi dengan pihak ahli waris yang berkaitan dengan lahan tersebut, dia menyebut proses pembahasan akan dilakukan melalui jalur hukum yang melibatkan kuasa hukum masing-masing pihak.

“Komunikasi dengan ahli waris akan dilakukan melalui kuasa hukum masing-masing,” tutur dia.

Sementara terkait persoalan aset Pemkot Bandung secara umum, Farhan menyebut terdapat sejumlah aset bermasalah yang masih dalam proses penyelesaian. Namun, dia meminta persoalan tersebut tidak dikaitkan langsung dengan polemik sekolah Cibaduyut Kidul.

“Kasus itu berbeda. Masalah aset saat ini memang menjadi perhatian BPK. Ada sekitar 135 aset bermasalah yang sedang kami selesaikan satu per satu,” jelasnya.

Dia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan sambil mencari solusi terbaik atas persoalan lahan sekolah.

“Namun, untuk saat ini jangan mencampur persoalan aset dengan persoalan anak-anak sekolah. Fokus kami adalah memastikan mereka tetap mendapatkan hak pendidikan,” tambahnya.