Kunjungi Jabar, Maruarar Sirait Ingin Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II jadi Contoh Nasional

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, ruang-ruang pemerintahan harus berfungsi nyata bagi rakyat. Ia meminta seluruh jajaran menghidupkan Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II sebagai tempat pelayanan, sosialisasi dan pengaduan masyarakat.

Kunjungi Jabar, Maruarar Sirait Ingin Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II jadi Contoh Nasional
"Buat kantor ini ramai dengan kegiatan yang positif. Sosialisasi untuk buruh, untuk wartawan, dan untuk masyarakat. Ini harus jadi contoh," kata Maruarar Sirait di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Selasa 3 Juni 2025. (yogo triastopo)

INILAHKORAN, Bandung - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, ruang-ruang pemerintahan harus berfungsi nyata bagi rakyat. Ia meminta seluruh jajaran menghidupkan Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II sebagai tempat pelayanan, sosialisasi dan pengaduan masyarakat.

"Buat kantor ini ramai dengan kegiatan yang positif. Sosialisasi untuk buruh, untuk wartawan, dan untuk masyarakat. Ini harus jadi contoh," kata Maruarar Sirait di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Selasa 3 Juni 2025.

Pihaknya juga menyampaikan, pentingnya membangun kepercayaan publik melalui pelayanan terbuka. Maruarar Sirait meminta agar kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi menjadi pusat interaksi langsung dengan warga.

"Kalau rakyat datang bertanya, mengadu, harus dilayani. Kantor pemerintah itu bukan sekadar simbol, tapi harus bermanfaat," ucapnya.

Maruarar Sirait menekankan, lokasi Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II cukup strategis dan memiliki potensi untuk dijadikan role model secara nasional dalam pengelolaan pelayanan publik bidang perumahan.

Ia juga menyentil soal kondisi beberapa kantor pemerintah yang menurutnya tidak optimal dimanfaatkan. “Kalau kondisi kantornya terbengkalai, bagaimana bisa melayani rakyat? Harusnya aktif, produktif bisa dijadikan pusat informasi,” ujarnyaa.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap program bantuan perumahan. Terutama dalam memilih pendamping program BSPS secara terbuka dan profesional, bukan karena hubungan dekat atau nepotisme.

"Kalau ada perubahan, beri tahu saya. Saya akan datang lagi," imbuhnya.


Editor : Doni Ramdhani