Kunjungi Unisba, Dedi Mulyadi Siap Buka Ruang Dialog Antara Mahasiswa dan Legislatif

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat dedi mulyadi mengunjungi Universitas Islam Bandung (Unisba), Kota Bandung, Selasa 2 September 2025.

Lawatannya ini tak lain untuk mencari informasi, terkait adanya penyisiran aparat keamanan di depan Unisba dan Universitas Pasundan, terhadap oknum pelaku demonstrasi yang membuat onar, dengan menutup jalan dimana disertai adanya tembakan gas air mata pada Senin malam 1 September 2025.

Dalam pertemuannya dengan perwakilan mahasiswa dan Rektor Unisba Prof A Harits Nu'man, disimpulkan bahwa memang ada potensi penyusupan oleh oknum dalam aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa.

Sehingga seharusnya demonstrasi berjalan damai, namun berujung ricuh oleh oknum yang memang sengaja membuat onar, memperkeruh suasana.

"Yang intinya menurut saya, dalam kegiatan berdemonstrasi unjuk rasa saat ini sangat memiliki potensi masuknya berbagai kalangan, kelompok yang tidak ada kaitannya dengan kampus, yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan. Sehingga sering terjadi chaos ketika pelaksanaan kegiatan," ujar Dedi.

Maka dari itu, dia siap memfasilitasi pertemuan antara mahasiswa dengan DPRD Jabar maupun Pemprov, untuk menyampaikan aspirasinya dengan dialog tanpa demonstrasi, supaya tidak disusupi dan gagasan yang disampaikan bisa diterima secara baik.
 
"Nanti pimpinan DPRD, para ketua fraksinya hadir dan saya minta seluruh mahasiswanya serentak untuk hadir menyampaikan pendapat dan murni kalangan mahasiswa, sehingga pada waktu dialog, tidak lagi ada orang yang melempar bom molotov, tidak ada lagi orang yang melempar petasan atau kembang api yang justru bertentangan dengan prinsip semangat dialog itu," ucapnya.

Soal adanya insiden yang melibatkan aparat keamanan di depan kampus Unisba, Dedi mengatakan berdasarkan keterangan dari Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan, yang terjadi adalah aparat gabungan antara TNI-Polri melakukan patroli malam.

"Pada saat gabungan TNI Polri berpatroli itu, ada orang yang melempari dengan bom molotov. Sehingga karena dilempari oleh bom molotov, tentunya kan ada perlawanan yang dengan membubarkan kumpulan mereka, agar jalan segera dibuka dan digunakan untuk umum. Intinya itu saja sih dan kalau penjelasan dari Pak Kapolda, tidak ada penembakan kampus," ucapnya.

Sebab itu, supaya persoalan ini tidak berlarut-larut, Pemprov Jabar membuka ruang dialog, supaya mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung dan baik.

Selain itu, dia juga meminta kalaupun menggelar aksi, mahasiswa diharapkan sudah membubarkan diri sebelum pukul 17.00 WIB, supaya tujuan mereka tidak disusupi oleh oknum tak bertanggungjawab.

"Antisipasinya di gerakan kemahasiswaannya juga. Artinya yang gerakan kemahasiswaan harus betul-betul murni, tidak boleh tersusupi. Dan waktu kegiatan unjuk rasanya sebaiknya tidak menjelang malam. Tapi dilakukan pada siang hari. Kalau bisa sih jam 17. Jam 18 sudah selesai Sehingga terbebas dari orang yang tiba-tiba pakai baju hitam, kemudian mukanya ditutup. Lempar. Yang seperti itu kan terjadi," kata dia.
 
Sisi lain, dia juga mendorong mahasiswa untuk menjalankan manajemen demonstrasi, supaya ketika diduga terjadi penyusupan dalam aksi unjuk rasa, bisa langsung bertindak.

"Ketika ada penyusup langsung diambil alih, dikeluarkan. Nah itu Manajemen pengelolaan demonstrasinya juga harus segera terlatih dengan baik. Dan orang-orang yang berniat berbuat kriminal itu tidak punya ruang untuk memanfaatkan," ujarnya.

Dia pun menegaskan, baik Pemprov maupun DPRD Jabar selalu terbuka. Bahkan ketika terjadi chaos pada Sabtu malam lalu, dirinya sempat membuka ruang dialog.

Hanya saja gagal direalisasikan, karena ribuan unjuk rasa kata dia, ingin semua masuk ke Kantor DPRD Jabar. Keinginan tersebut tidak bisa diamininya, karena menghindari adanya upaya dari oknum untuk membakar DPRD Jabar.

"Saya hindarkan adalah pada saat orang di ruangan lagi berdialog, gedungnya dibakar. Justru ini akan menimbulkan problem korban jiwa yang banyak dan kita menghindari itu," ujarnya.

Sisi lain, DPRD Jabar juga telah mengeluarkan maklumat yang intinya mendukung aspirasi pengunjuk rasa. 

"Intinya mereka merespon, menyetujui dan menyampaikan kepada pemerintah pusat tentang tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa," kata dia.

Terkait oknum pakaian serba hitam yang diduga dalang kerusuhan pada aksi massa di Jumat dan Sabtu lalu, Dedi mengatakan Polda Jabar sudah melakukan identifikasi.

"Biar Polda Jabar nanti yang menjelaskan. Karena begini loh. Misalnya kita kan menghindari nama mahasiswa tercoreng," kata dia.

Sebab diakuinya, kala menghadapi para demonstran beberapa waktu lalu, diyakininya tidak semuanya mahasiswa. 

"Untuk itu kemurnian gerakan mahasiswa harus dijaga dan kita menghormati mahasiswa sebagai agen perubahan dan kita juga menjaga apa yang disampaikan menjadi hawa murni bagi kita penyelenggara negara, untuk melakukan koreksi," kata dia.

Sementara Rektor Unisba Prof A Harits Nu'man menambahkan, pihaknya mendorong agar mahasiswa yang melakukan aksi dapat menggunakan almamater masing-masing sebagai identitas. Tujuannya supaya bisa terdeteksi, bila ada oknum penyusup di tengah aksi.

"Karena itulah identitas murni bahwa itu aspirasi mahasiswa, demo mahasiswa. Kita sarankan untuk koordinasi dengan setiap BEM yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya, untuk menyampaikan aspirasi secara bersama dan murni menggunakan jaket almamaternya masing-masing," kata dia.

Nanti mereka juga kata dia, juga akan diberi ruang bersama untuk bertemu dengan Pemprov dan DPRD Jabar dalam beraudiensi.

"Kita akan giring, kita akan ajak ke Pak Gubernur. Pak Gubernur juga sudah berkenan nanti untuk bertemu tinggal menentukan waktunya. Jadi teman-teman BEM nanti akan mengatur waktu itu untuk demo secara damai, aspirasinya bisa disampaikan supaya tidak disusupi oleh oknum," ucapnya. (Yuliantono)