Legislator Jabar Kritisi Proyek Pembangunan 144 Unit Sekolah Baru Pemprov

INILAHKORAN, Bandung - Anggota DPRD Jabar Maulana Yusuf Erwinsyah mengkritisi proyek pembangunan unit sekolah baru (USB) pemerintah provinsi (Pemprov). Dinas Pendidikan berencana akan membangun 144 unit sekolah baru.

Maulana menilai, pembangunan sekolah baru dalam jumlah besar tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Kalau melihat data daya tampung dan jumlah lulusan SMP, Jawa Barat sebenarnya masih belum membutuhkan tambahan sekolah baru,” kata Maulana dalam keterangannya, Rabu 9 April 2025.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Disdik Jabar, anggaran sebesar Rp24,66 miliar dialokasikan dari APBD Murni 2025 untuk pembangunan 11 USB, dengan rata-rata anggaran Rp2,24 miliar per sekolah.

Selain itu, terdapat tambahan alokasi Rp841,7 miliar dari hasil efisiensi anggaran 2025 untuk membangun 133 USB tambahan dan memperbaiki 4.726 ruang kelas.

Menurutnya, jika mengacu pada satuan biaya pembangunan USB yang mencapai Rp2,24 miliar per unit, maka dari total Rp841,7 miliar tersebut, sekitar Rp543,4 miliar dialokasikan untuk perbaikan kelas, dengan rata-rata Rp114,9 juta per titik. Ia mempertanyakan urgensi pembangunan 144 sekolah baru tersebut. 

“Data dari Disdik sendiri menunjukkan daya tampung sekolah tingkat atas di Jawa Barat mencapai 960.348 kursi, sementara lulusan SMP pada 2024 hanya 764.138 siswa. Artinya, ada surplus daya tampung sekitar 25,69 persen,” tegasnya.

Maulana menyebut, pembangunan USB hanya relevan jika ditujukan untuk mengisi kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK.

Namun, dari total 627 kecamatan di Jawa Barat, hanya 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri jenjang menengah atas. Bahkan, hanya 14 kecamatan yang benar-benar tidak memiliki SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta.

“Kalau kebutuhan hanya 128 titik, kenapa justru dibangun 144 USB? Ini perlu ditinjau ulang agar tidak terjadi pemborosan,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar anggaran pendidikan dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti peningkatan insentif guru honorer, guru ngaji, serta dukungan terhadap pesantren, kiai, dan santri.

Selain itu, Maulana juga meminta agar perizinan bagi sekolah swasta tidak dipersulit agar bisa turut membantu pemerataan pendidikan.

“Kualitas pengajar yang sejahtera akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Guru yang tersenyum karena mendapatkan honor yang layak akan mengajar dengan hati,” pungkasnya.