MBG Ditata Manfaat Merata

Tidak semua sekolah membutuhkan porsi yang sama. Di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus diperluas, ada sekolah-sekolah yang justru memilih untuk tidak menerima.

Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG. Anggaran dan sasaran program itu kemudian dialihkan kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, ribuan satuan pendidikan tersebut terdiri atas sekolah internasional maupun sekolah swasta kalangan atas.

"Misalnya seperti SMA Taruna Nusantara itu tidak mendapatkan MBG, kemudian termasuk sekolah-sekolah internasional (seperti sekolah berkurikulum) Cambridge, kemudian yang (berada di) level-level itu," katanya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, seperti diutip dari ANTARA, Kamis (17/9). 

Keputusan tersebut bukan semata-mata berdasarkan kategori sekolah. BGN juga melihat data sekolah yang menolak dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Data itu kemudian dikonfirmasi kembali oleh BGN. Konfirmasi bahkan tidak berhenti di tingkat kepala sekolah. Para wali murid turut dimintai persetujuan secara kolektif.

"Wali murid semuanya itu menyetujui bahwa sekolah itu tidak perlu dikirim MBG dengan alasan supaya anggaran yang harusnya dipakai itu bisa dipergunakan untuk sekolah lain yang lebih membutuhkan," ujar Sudaryono.

Di balik keputusan tersebut, ada upaya untuk menata kembali arah program. MBG tidak hanya dituntut menjangkau semakin banyak penerima, tetapi juga memastikan makanan bergizi itu sampai kepada mereka yang memang membutuhkan.

Namun, perluasan program membawa tantangan lain. BGN juga harus memastikan makanan yang disiapkan di dapur tetap aman hingga sampai ke tangan penerima.

Sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG menjadi bahan evaluasi. BGN kini memperbaiki tata kelola penyajian dan menelusuri berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi keamanan makanan.

"Bahwa ada beberapa kasus-kasus gangguan kesehatan karena program MBG, kami juga terus berbenah. Masalahnya dari mana? Apakah masalah di dapur? Apakah masalahnya dari sekolah? Apakah masalahnya ada pada ketidakpahaman SOP dari petugas kita? Apakah masalahnya pada perjalanan? Apakah masalahnya ditaruh di lantai?" ujarnya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan, perjalanan seporsi makanan dari dapur menuju meja siswa tidak sesederhana yang terlihat. Ada dapur, petugas, perjalanan, sekolah, hingga proses penyajian yang semuanya harus berada dalam satu rantai keamanan.

"Ini memang banyak sekolah, banyak case, tentu saja kesadaran dan literasi terkait keamanan dan literasi kesehatan menjadi penting," kata Sudaryono menegaskan. (gin)