Meneropong Peta Koalisi Pilpres di Pilbup Bogor 2024

INILAHKORAN, Bogor-'Pertarungan' Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor 2024 bakal linieritas dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM), apakah juga berlaku untuk Koalisi Perubahan dan Koalisi Ganjar-Mahfud (Gama) ?

pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi mengatakan potensi untuk terjadinya linieritas koalisi partai politik  untuk pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang dilinierkan dengan koalisi partai politik pengusunga pasangan Calon Gubernur (Cagub)  dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub), Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cawabup)  di seluruh indonesia sangat mungkin terjadi.

"Peta koalisi Pilbup Bogor sangat mungkin linier dengan koalish Pilpres lalu, terlebih jika melihat peta kekuatan politik di Kabupaten Bogor, poros kekuatan politik menjelang Pilbup Bogor 2024 sampai saat ini hanya tertumpu 2 kekuatan, yakni Partai Gerindra dan Partai Golkar. Sedangkan kekuatan politik lainnya baru "memanaskan mesin" dengan membangun komunikasi politik satu sama lain," kata Yusfitriadi kepada wartawan, Selasa, 7 Mei 2024.

Walaupun begitu, Yusfitriadi menuturkan bahwa koalisi di Pilpres sampai saat ini belum terlihat kristalisasinya, baru ada indikasi akan mewujudkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di tingkat lokal Kabupaten Bogor. 

"Konsistensi mewujudkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kabupaten Bogor akan diuji pada penentuan siapa Cabup dan Siapa Cawabup Bogor. Karena jika koalisi ini akan diwujudkan sudah hampir dipastikan nama F1 dab F2 akan ditentukan oleh Partai Koalisi di tingkat Pusat," tuturnya.

Ayau dua orang anak itu menjelaskan dinamika akan muncul di 3 kekuatan partai politik (Parpol) koalisi, yaitu Gerindra, Golkar dan Demokrat. 

"Partai Gerindra sebagai Parpol pemenang di Kabupaten Bogor, sehingga diperkirakan akan 'keukeuh' untuk bisa mengambil porsi Cabup Bogor namun dari dua sosok di Partai Gerindra Iwan Setiawan dan Rudy Susmanto masih memiliki elektabilitas yang rendah. Disisi lain Partai Golkar memiliki figur politisi yang sangat kuat dan mengakar yaitu Jaro Ade," jelasnya.

Kang Yus menjelaskan sampai saat ini Jaeo Ade dari hasil beberapa lembaga survei memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dari kedua sosok kader Partai Gerindra tersebut. 

"Selain itu Partai Golkar di Kabupaten Bogor sudah membangun kesepakatan diawal dengan PAN Kabupaten Bogor. Dilain pihak Partai Demokrat juga mulai merangsek untuk  untuk mengambil posisioning kadernya di Pilbup Bogor mendatang. Sehingga sangat rasional dan logis jika koalisi ini terbangun pebentuan Calon Bupati dan Calon Wakik Bupati diserahkan ke partai di tingkat pusat. Sehingga partai di tingkat pusat yang berada di KIM harus objektif, rasional dan proporsional dalam menentukan nama Cabup dan Cawabup Bogor," jelasnya.

Ia menerangkan beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, Tingkat elektabikitas, mengukur rasionalitas dalam elektabikitas elektoral salah satung dengan tingkat elektabikitas figur. Baik diinternal partainya masing-masing maupun di koalisi partai. Kedua, Pengalaman. 

"Tentu pengalaman ini tidak hanya sekedar dimaknai pernah menduduki jabatan di pemerintahan baik di legislatif maupun eksekutif, namun pengalaman ketika menjabat apakah produktif atau tidak dalan memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pengembangan Kabupaten Bogor. Lalu DPP harus melihat rekam jejak. Baik secara hukum positif maupun hukum sosial akan sangat berpengaruh untuk menjadi pilihan masyarakat. Seperti selama menjabat jabatan publik negara pernah berkasus sehingga membuat masyarakat terganggu. Teeakhir, masalah logistik, dimana secara normatif akan ditanggung bersama biaya kontestasi elektoral. Namun faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi,  sudah bisa dipastikan Cabup akang menanggung biaya lebih besar dibandingkan Cawabup," terang pendiri Lembaga Study Visi Nusantara Maju tersebut.

Yusfitriadi melanjutkan bahwa kampanye di Kabupaten Bogor butuh energi yang cukup besar dengan luas wilayah dan besarnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).  

"Oleh karena itu, salah sedikit saja partai politik di tingkat pusat dalam menentukan Cabup dan Cawabup Bogor, akan berakibat fatal. Karena dalam dialektika pemilihan kepala daerah figuritas akan lebih mendominasi faktor kemenangan dibandingkan partai politik," lanjut Yusfitriadi. (Reza Zurifwan)***