Mengawal Integritas Keuangan Negara: Urgensi Transparansi dan Pengawasan Ketat terhadap Danantara

INILAHKORAN, Bandung – Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menegaskan pentingnya memperketat tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) guna mencegah potensi korupsi dalam skala besar.

Ia menyoroti kelemahan dalam sistem Pengawasan dan Transparansi yang dapat membuka celah bagi praktik penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat luas.

"Kata kuncinya kelemahan dalam tata kelola aset negara berpotensi menjadi ladang korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar," ujar Hardjuno dikutipdari ANTARA.

Sebagai entitas yang dipercaya mengelola aset negara dengan nilai yang sangat besar, Danantara seharusnya menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel.

Namun, menurut Hardjuno, minimnya akses publik terhadap informasi pengelolaan aset dan lemahnya sistem audit internal menjadi ancaman serius terhadap kredibilitas lembaga tersebut.

Hardjuno menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi elemen fundamental dalam mengawal pengelolaan aset negara.

Menurutnya, publik harus memiliki akses terhadap laporan keuangan dan kinerja Danantara agar Pengawasan dapat dilakukan secara luas oleh berbagai elemen masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan akademisi, jurnalis investigatif, serta organisasi masyarakat sipil dalam upaya mengawal Integritas Danantara. Dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, maka potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini.

Selain Transparansi, Hardjuno menekankan bahwa audit independen yang dilakukan secara berkala oleh lembaga profesional sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset negara tetap berada di jalur yang benar.

Ia memperingatkan bahwa tanpa Pengawasan yang ketat, politisi dan pihak berkepentingan dapat dengan mudah menyalahgunakan aset Danantara demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

"Akademisi, jurnalis investigatif, dan organisasi masyarakat sipil harus dilibatkan dalam upaya Transparansi ini," paparnya.

Hardjuno juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan aset negara.

Ia menekankan bahwa skema pencegahan harus diperkuat, sekaligus pemberian sanksi berat bagi pelaku korupsi harus diterapkan tanpa pandang bulu.

"Jangan sampai Danantara jatuh ke tangan para politisi yang hanya mencari keuntungan pribadi. Negara harus menyerahkannya kepada profesional yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas, dengan audit profesional yang melibatkan akademisi serta pakar independen," ungkapnya.***