Menjemput Anak Kembali Sekolah: Jejak Terputus Harapan Diurus

Oleh : Yuliantono

Pagi di sejumlah sudut Jawa Barat mungkin masih menyisakan cerita tentang anak-anak yang tidak lagi mengenakan seragam sekolah.

Ada yang berhenti belajar karena persoalan ekonomi, berpindah tempat tinggal, terkendala akses, atau perlahan kehilangan jalan untuk kembali ke ruang kelas.

Di balik angka ratusan ribu anak tidak sekolah (ATS), ada masa depan yang berisiko terputus. Persoalan itulah yang kini coba dijawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggerakkan kekuatan lintas sektor.

Targetnya tidak kecil. Hingga 2029, Pemprov Jabar menargetkan sedikitnya separuh dari anak yang saat ini berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh layanan belajar. Bahkan, jika memungkinkan, seluruh anak tidak sekolah di Jawa Barat dapat ditangani.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah 2026 yang digelar Dinas Pendidikan Jawa Barat di Bandung, Rabu (22/7).

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut persoalan ATS bukan sekadar urusan pendidikan. Lebih jauh, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan manusia di masa depan.

“Pendidikan adalah syarat utama menuju negara maju. Oleh karena itu, persoalan anak tidak sekolah harus menjadi perhatian bersama dan ditangani secara serius oleh seluruh tingkatan pemerintahan,” ujar Herman.

Menurut dia, setiap anak yang kehilangan kesempatan belajar berarti ada potensi sumber daya manusia yang belum berkembang. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan ada anak Jawa Barat yang terlepas dari hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan.

Untuk menemukan kembali anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan, Pemprov Jabar mulai membangun sistem pendataan berbasis digital melalui Dashboard Sada Jabar.

Platform tersebut dirancang untuk memetakan kondisi ATS hingga tingkat desa dan kelurahan. Tidak hanya jumlah, tetapi juga identitas, lokasi, serta faktor penyebab seorang anak tidak bersekolah.

Teknologi kecerdasan buatan (AI) nantinya akan digunakan untuk membaca pola persoalan dan membantu pemerintah menentukan langkah intervensi yang lebih tepat.

“Data harus akurat sampai nama, alamat, dan profil anak. Dengan begitu, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi bisa bergerak bersama menyelesaikan setiap kasus secara tepat sasaran,” kata Herman.

Namun, menemukan anak tidak sekolah bukan hanya pekerjaan mesin dan angka. Dibutuhkan kepedulian lingkungan terdekat yang paling memahami kondisi mereka.(gin)