Pinjaman Jabar Belum Dieksekusi

INILAH, Bandung - Angka Rp3,4 triliun masih berada di meja perhitungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rencana meminjam dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah mendapat persetujuan DPRD Jabar, tetapi uang tersebut belum tentu benar-benar dicairkan.

Ada satu hal yang masih ditunggu: kepastian dana dari pemerintah pusat. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengatakan, secara prinsip legislatif telah merestui rencana peminjaman tersebut. Selanjutnya, keputusan untuk mengeksekusi pinjaman berada di tangan Pemprov Jabar.

“Dewan pada dasarnya sudah menyetujui. Tinggal nanti langkah-langkah berikutnya ada di eksekutif. Tapi secara prosedural (peminjaman ke SMI) sudah ditempuh,” ujar Buky baru-baru ini.

Skema pinjaman tersebut bersifat tentatif. Pemprov Jabar masih menunggu kepastian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Pasalnya, masih terdapat anggaran yang menjadi hak daerah tetapi belum dapat digunakan. Jika dana tersebut segera dicairkan, kebutuhan pinjaman bisa saja berubah.

“Sebetulnya kita punya anggaran yang masih tersimpan di pemerintah pusat. Anggaran itu belum bisa kita gunakan. Lalu, untuk menutupi kekurangan itu atau belum cairnya dari pusat, ada alternatif meminjam. Nah walaupun DPRD sudah menyetujui, kalau nanti dari pusat ternyata anggarannya turun, kan bisa jadi pinjamnya enggak jadi,” ucapnya.

Di tengah tarik-menarik kebutuhan pembangunan dan kemampuan kas daerah, muncul pertanyaan lain mengenai kondisi fiskal Jawa Barat. Buky menegaskan, defisit APBD 2026 sebesar Rp5,7 triliun tidak berarti provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu mengalami kebangkrutan.

“Defisitnya bukan bangkrut. Pembangunan itu bertahap,” katanya.

Menurut Buky, masih terdapat sejumlah potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan, termasuk dari sektor pajak. Karena itu, pinjaman bukan satu-satunya pilihan untuk menjaga ruang fiskal sekaligus mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

(yuliantono/gin)