Menjemput Mimpi Lewat Beasiswa Jakarta

Bagi sebagian anak muda, pendidikan tinggi adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Namun, biaya yang tinggi kerap menjadi tembok penghalang. 

Melihat kondisi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya membuka lebih banyak pintu kesempatan melalui berbagai program bantuan pendidikan.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan perluasan cakupan beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. 

Bahkan, program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi mahasiswa jenjang sarjana (S1), kini diperluas hingga jenjang magister (S2) dan doktor (S3).

"Yang saya senang adalah untuk KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), kalau dulu hanya untuk S1, maka sejak saya menjabat, saya izinkan untuk S2 dan S-3," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meresmikan gedung SMP dan SMA Labschool Ciracas, Jakarta Timur, seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (16/7).

Menurut Pramono, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Melalui dukungan pembiayaan pendidikan, warga Jakarta diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing.

"Pendidikan adalah salah satu hal yang betul-betul mendapatkan perhatian ataupun atensi saya pribadi. Maka, Jakarta sekarang ini termasuk yang memberikan beasiswa terbanyak di Republik Indonesia ini," ujarnya.

Saat ini, program Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah menjangkau 707.477 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Sementara penerima KJMU tercatat sebanyak 15.825 mahasiswa, dengan salah satu jumlah penerima terbesar berasal dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Perluasan KJMU menjadi salah satu langkah Pemprov DKI agar akses pendidikan tinggi semakin terbuka. Pemerintah ingin memastikan, kemampuan akademik dan semangat belajar tidak terhenti hanya karena keterbatasan ekonomi.

Tak berhenti di dalam negeri, Pemprov DKI juga menyiapkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) DKI Jakarta yang rencananya mulai berjalan pada 2027. 

Program ini akan menggandeng Pemerintah Pusat untuk memberikan kesempatan mahasiswa Jakarta melanjutkan studi ke luar negeri.

"Memang di tahap awal ini, kami baru bisa memberangkatkan kurang lebih 50 sampai 75 mahasiswa yang akan sekolah di luar negeri," tutur Pramono.

Program tersebut menyasar warga dengan KTP DKI Jakarta yang telah diterima di perguruan tinggi berkualitas dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Selain membuka akses pendidikan baru, Pemprov DKI juga berupaya mengembalikan hak warga yang sempat tertunda. Melalui program pemutihan ijazah bekerja sama dengan Baznas (BAZIS) DKI Jakarta, ribuan ijazah warga yang tertahan akibat persoalan administrasi dan biaya mulai dibebaskan.

Tahun lalu, sekitar 6.200 ijazah telah diselesaikan. Jumlah serupa ditargetkan kembali dituntaskan tahun ini dengan pemerintah mengambil alih penyelesaian kewajiban agar ijazah dapat kembali diterima pemiliknya. (gin)