MenkumHAM Tahan Komentar soal Wacana Vasektomi Jadi Syarat Bansos

INILAHKORAN - Wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) menuai reaksi beragam, termasuk dari Menteri Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Natalius Pigai. Meski demikian, Pigai memilih untuk tidak terburu-buru memberi penilaian dan menyatakan akan mendalami lebih dulu usulan kontroversial itu.

"Namanya juga wacana, untuk apa saya langsung menanggapi? Tapi ini jadi perhatian kami, dan akan kami tanyakan lebih lanjut," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Saat didesak soal potensi pelanggaran hak asasi manusia dari kebijakan semacam itu, Pigai enggan memberi komentar. Ia meminta publik bersabar hingga kementeriannya selesai melakukan kajian.

“Nanti saja, kami akan pelajari dulu sebelum memberi tanggapan resmi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pigai mengatakan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji apakah wacana menjadikan vasektomi sebagai prasyarat bansos sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

“Kami punya kewenangan untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Ini penting agar kebijakan yang diambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar kepesertaan dalam program keluarga berencana, khususnya KB pria melalui metode vasektomi, menjadi salah satu kriteria penerima bantuan sosial, termasuk beasiswa dan program bantuan pemerintah lainnya.

Menurut Dedi, kebijakan itu bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata dan tidak terpusat hanya pada keluarga-keluarga tertentu. Ia menilai, negara tak seharusnya menanggung beban berulang untuk keluarga yang sama.

“Negara menjamin kesehatan, kelahiran, pendidikan, hingga perumahan, tapi semua itu untuk keluarga yang sama terus. Ini tak adil,” kata Dedi dalam pernyataannya di Bandung, Senin (28/4).

Ia juga mendorong agar data penerima bansos terintegrasi dengan data kependudukan, termasuk informasi tentang partisipasi dalam program KB, terutama KB laki-laki.