Dedi Mulyadi Klarifikasi, Sebut Tidak Ada Syarat Vasektomi untuk Terima Bansos

INILAHKORAN - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa tidak pernah ada kebijakan yang mewajibkan vasektomi sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa syarat penerima bansos harus mengikuti program keluarga berencana (KB) dengan metode vasektomi.

"Tidak ada kebijakan vasektomi. Itu tidak benar. Sama sekali tidak ada kebijakan seperti itu," kata Dedi dilansir dari Antara, Jumat 9 Mei 2025.

Ia menjelaskan bahwa syarat mengikuti program KB hanya bersifat imbauan, terutama ditujukan kepada calon penerima bantuan yang memiliki banyak anak. Dedi pun menambahkan bahwa anjuran tersebut lebih difokuskan kepada pria sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam perencanaan keluarga.

"Kalau dilihat di media sosial saya, saya menyampaikan harapan agar mereka yang punya anak banyak ikut program KB. Dan lebih baik jika pria yang menjalankan KB. Tapi bukan hanya vasektomi, ada juga metode lain seperti alat kontrasepsi," jelasnya.

Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya, pada Senin (28/4) di Bandung, Dedi sempat mengutarakan wacana menjadikan keikutsertaan dalam program KB sebagai syarat penerima bansos dan beasiswa. Tujuannya adalah agar bantuan pemerintah bisa disalurkan secara lebih merata dan tidak menumpuk hanya pada keluarga-keluarga tertentu.

"Jangan sampai negara menjamin segalanya hanya untuk satu keluarga — mulai dari biaya persalinan, pendidikan, perumahan, hingga bansos tunai. Itu tidak adil," tegas Dedi.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan dengan data penerima bantuan. Ke depan, Dedi berharap data tersebut dapat mencakup informasi mengenai kepesertaan KB, khususnya bagi pria.

"Nantinya sebelum bantuan disalurkan, akan dicek dulu: apakah sudah ikut KB atau belum? Kalau belum, dianjurkan ikut dulu. Dan kami utamakan KB pria. Ini bentuk keseriusan kami dalam pengelolaan bansos yang adil dan berkelanjutan," ujarnya.