Jadi Kontroversi, Ternyata Gubernur Dedi Mulyadi Tidak Pernah Bicara Penerima Bansos Harus Vasektomi

INILAHKORAN, Bandung - vasektomi menjadi kontroversi, dimana sejumlah pihak ikut angkat bicara. Nyatanya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak pernah menyebut bahwa syarat penerima bantuan sosial (bansos) harus melakukan vasektomi.

Terutama dalam forum resmi di acara Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin 28 April 2025 lalu.

Dalam rakor tersebut hadir Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Kepala Badan Gizi Nasional. 

Selain itu juga hadir Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa/Lurah dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. 

Dalam video yang diunggah di akun TikTok resmi Dedi Mulyadi @dedimulyadiofficial, Senin 5 Mei 2025, yang bersangkutan menegaskan tidak pernah membahas soal kewajiban vasektomi sama sekali.

Dedi Mulyadi mengatakan, syarat secara keseluruhan penerima bantuan adalah harus sudah dipasang alat kontrasepsi atau KB. Misalnya saja penerima jaringan listrik.

"Nanti ke depan, ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov Jabar, tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu," katanya

Selanjutnya kata Dedi, anak-anak di Jabar juga bisa dapat beasiswa dengan syarat ibunya harus KB. Begitu juga dengan penerima bantuan yang masih usia produktif.

Selain itu, dia memastikan ke depan akan ada bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang harus terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten/kota. Salah satu syarat penerimanya pun adalah harus sudah terpasang KB.

"Para penerima bantuan sosial yang penerimanya misalnya masih usia produktif, boleh nerima bantuan sosial tapi harus KB dulu," tegasnya.

"Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu dan yang harus hari ini dikejar yang KB harus laki-laki," imbuhnya.

Dedi menjelaskan, alasan yang harus terpasang KB adalah laki-laki karena jangan hanya perempuan yang terbebani urusan reproduksi. Mengingat kaum perempuan sering kali muncul masalah, misalnya ketika KB berbentuk pil, dan lupa ketika harus jadwalnya diminum.

Sebab itu, Dedi ingin penerima bansos ke depan di Jabar harus berbasiskan data kependudukan.

"Data kependudukan itu saya ingin sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan, (sudah) ber-KB, beri bantuan. Belum ber-KB, KB dulu, tapi KB-nya harus laki-lakinya," ucapnya.

Dedi menegaskan, sosok yang bertanggung jawab membangun rumah dan pendidikan anak-anak adalah sang suami. Ketika tak mampu membesarkan dan membiayai pendidikan anaknya, maka dia sudah menjadi suami yang gagal.

"Ini serius. Walaupun saya tidak punya istri, saya berpihak kepada kaum perempuan. Tapi perempuan yang memiliki arah dan tujuan bagi kesejahteraan keluarga. Seluruh ini harus jalan terintegrasi, jangan jalan sendiri-sendiri," kata dia.

Di caption postingannya, Dedi menuliskan harapan jika video yang ia unggah memberikan pemahaman yang utuh.

"Inilih pernyataan resmi saya tentang Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat dan kepesertaan KB. Semoga menjadi pencerahan," tandasnya.