Menteri BUMN Erick Thohir Gandeng KPK Dorong BPI Danantara Jadi Korporasi Sehat, Bersih, dan Antikorupsi

INILAHKORAN, Bandung – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai institusi korporasi yang sehat, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Erick dalam pertemuan bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Kita harus mendorong Danantara ini menjadi institusi korporasi yang sehat,” ujar Erick Thohir dikutip dari ANTARA.

Erick hadir bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam diskusi strategis yang juga dihadiri pimpinan KPK.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa sinergi antara Kementerian BUMN dan KPK merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel di tubuh BPI Danantara, khususnya menyambut pengalihan sejumlah wewenang pengelolaan investasi.

“Kami di Kementerian BUMN tentu perannya mirip seperti, ya kita bukan berarti melangkahi Menteri Keuangan ya, tetapi mirip seperti Menteri Keuangan dulu,” jelas Erick, menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam mengawal institusi strategis seperti BPI Danantara.

Menurut Erick, aspek hukum menjadi salah satu fokus utama dalam pembenahan Danantara.

“Nah ini kan ada pengalihan, dan tentu ini mumpung kami baru, nah kami coba menjabarkan seluruhnya, bagaimana secara payung hukumnya nanti untuk pencegahan korupsi. Salah satunya ya selain untuk operasional dan lain-lain,” tambahnya.

Erick juga menyoroti pentingnya peran pimpinan dalam membangun integritas kelembagaan. Ia menilai bahwa niat baik dari para pemimpin adalah kunci utama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Selama ini saya rasa kalau niat baik para pimpinan, dari diri kita sendiri, mau bersih-bersih, saya rasa itu yang lebih mudah gitu. Ini yang kami dorong bagaimana tadi ini terpola bukan hanya di sistem, melainkan juga leadership (kepemimpinan) yang mau dibangun secara bersama dengan KPK,” tegasnya.

Senada dengan Erick, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan dukungan penuh lembaganya terhadap Kementerian BUMN dan BPI Danantara.

Ia menekankan bahwa tata kelola yang baik harus menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi strategis Danantara sebagai pengelola investasi negara.

“KPK akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara, sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dan dapat bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara kita ini, untuk masyarakat tercinta,” ujar Johanis.***