DPR Minta Menteri Erick Thohir Cuci Gudang Direksi Pupuk
Ketua Komisi IV DPR Sudin geregetan dengan penyaluran pupuk subsidi yang tak pernah beres. Masih saja terdengar keluhan petani sulit mendapatkan pupuk subsidi.
INILAH, Jakarta- Ketua Komisi IV DPR Sudin geregetan dengan penyaluran pupuk subsidi yang tak pernah beres. Masih saja terdengar keluhan petani sulit mendapatkan pupuk subsidi.
Atas dasar itu, Sudin yang juga politkus PDI Perjuangan itu, mendorong pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir, memecat direksi Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) yang menerima dana subsidi pupuk.
Sudin menjelaskan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi pupuk sangat besar setiap tahun. Namun ternyata subsidi tersebut tidak membuahkan hasil. Diketahui, pada tahun ini subsidi pupuk dari pemerintah ke PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai Rp33 triliun.
Baca Juga : Dolar di Level Tertinggi Sebulan Saat Pasar Mengamati Kebijakan Biden
Selanjutnya anak buah Megawati ini berndai-andai menjadi presiden. Langkah yang dipilih, subsidi yang angkanya fantastis itu, lebih baik dibelikan pupuk secara langsung, bukan diberikan langsung lewat PT Pupuk Indonesia (Persero).
"Kalau saya jadi presiden, Rp33 triliun ini ngapain beli di PT PI? Beli aja di luar (PT PI)," kata Sudin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, Jakarta, Senin (18/1/2021).
Selanjutnya Sudin mempertanyakan rincian alokasi penyediaan pupuk bersubsidi kepada PT Pupuk Indonesia. Dikhawatirkan, anggaran subsidi pupuk malah digunakan untuk membeli seragam atau akomodasi perjalanan dinas para direksi. "Jangan-jangan seragam juga masuk ke anggaran subsidi pupuk. Jalan-jalan direksi juga masuk situ. Kalau ini benar, akan saya buat laporannya," kata Sudin.
Baca Juga : Foto: Rumah Zakat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana
Baca juga
DPR Akan Panggil Kapolri Soal Tewasnya 6 Orang FPI
Banggar DPR Apresiasi Pemulihan Ekonomi Makin Oke
Pastikan Tak Ada Kriminalisasi DPR Kawal Kasus HRS
Bahkan dia mengusulkan untuk memecat para direksi perusahaan BUMN yang terbukti menerima dana subsidi pupuk. Para direksi tersebut diganti jabatannya menjadi kepala pabrik di masing-masing perusahaan dan bisa menghemat anggaran. "Dirut-dirut ini enggak ada gunanya, pecat saja, ganti pakai kepala pabrik, jadi hemat anggaran kan? Daripada gajinya buat dirut-dirut ini," kata dia.
Halaman :
