Menu MBG Ramadhan Disorot, BGN Janji Perbaiki Standar Gizi dan Kemasan Makanan

INILAHKORAN.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan. 

Langkah ini diambil menyusul sorotan publik terhadap menu MBG di awal Ramadhan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) penerima manfaat.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat koordinasi bersama seluruh mitra pelaksana dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna merespons berbagai temuan di lapangan.

“Kami ingin memastikan MBG selama Ramadhan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, dan transparan dalam penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik,” ujar Dadan. 

BGN kini melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek kemasan makanan, susunan menu, hingga keterbukaan perhitungan AKG. Dadan menekankan bahwa kemasan makanan menjadi salah satu perhatian utama. Ia meminta agar makanan tidak lagi dikemas sekadar menggunakan plastik sederhana, melainkan menggunakan wadah yang lebih layak, higienis, serta mampu menjaga kualitas makanan hingga diterima penerima manfaat.

Selain kemasan, komposisi menu juga menjadi sorotan. BGN mengingatkan mitra agar menyesuaikan pilihan bahan pangan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dadan menilai, beberapa bahan seperti kacang memiliki harga relatif lebih mahal dibandingkan telur, sementara telur memiliki persepsi protein yang lebih baik dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Karena itu, mitra pelaksana diminta menyesuaikan menu, termasuk mengganti kacang dengan telur tanpa mengurangi nilai gizi makanan yang diberikan kepada penerima MBG.

Tak hanya soal menu, BGN juga meminta setiap SPPG menyusun penjelasan detail mengenai perhitungan AKG dan harga bahan pangan di setiap paket makanan. Adapun pagu anggaran bahan baku ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk balita hingga siswa SD kelas 3, serta Rp10.000 untuk kelompok penerima lainnya.

“Patokan anggaran tersebut bisa berbeda mengikuti indeks kemahalan daerah dan bersifat at cost, sehingga perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Dadan.