Miris, Cerita Pahlawan Pendidikan Lulusan PPG di Bandung Barat Tak Lagi Terima Gaji hingga TPG Dihentikan

INILAHKORAN, Ngamprah - Sudah jatuh tertimpa tangga menjadi ungkapan yang tepat bagi nasib ratusan guru honorer lulusan pendidikan profesi guru atau PPG piloting 1, 2 dan 3 tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

Tak hanya ketidakjelasan status yang mereka dapatkan, para pahlawan pendidikan ini juga harus menelan pil pahit usai honor dan tunjangan profesi guru (TPG) yang seharusnya menjadi hak mereka hingga saat ini belum dicairkan sejak Januari 2025.

Salah seorang guru honorer Ahmad Jafar (35) mengatakan, sejak Januari 2025 banyak guru honorer yang lulus program pendidikan guru profesi (PPG) tak lagi menerima gaji. Padahal, TPG juga belum dicairkan.

"Pada dasarnya pencairan TPG itu kan ada mekanismenya misal data guru tersebut harus tervalidasi di web https://info.gtk.dikdasmen.go.id. Tentunya, hal ini pastinya akan mengalami proses panjang sampai TPG itu benar-benar diterima," kata guru honorer Bandung Barat yang sudah mengabdi selama 16 tahun ini, Selasa 11 Maret 2025.

"Kondisinya malah sebaliknya dan bikin para guru makin terhimpit hingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih, pada bulan Ramadan 1446 H ini kebutuhan sehari-hari akan lebih meningkat," sambungnya.

Tak cuma itu, Jafar menilai, kebijakan yang diterapkan di setiap sekolah di Bandung Barat ini berbeda. Misalnya, guru yang masih menerima gaji full lantaran masih dianggarkan dari dana BOS.

Kendati demikian, sambung Jafar, mereka harus melakukan pengembalian gaji tersebut jika TPG itu cair. Ada yang menerima gaji setengah dan ada juga yang menerima gaji alakadarnya dengan dalih kebijaksanaan pimpinan (kepala sekolah).

"Banyak juga yang enggak nerima gaji sama sekali sejak dinyatakan lulus PPG karena sudah tidak dianggarkan lagi dari dana BOS," kata guru honorer yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru dan Tendik Honorer (PGTH) Bandung Barat ini.
 
Menurutnya, jika mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan ASN, seharusnya tidak ada penghentian gaji yang bersumber dari dana BOS bagi guru honorer. 

"Tapi fakta di lapangan menunjukan TPG belum diterima. Sementara, gaji yang sebelumnya tetap dihentikan padahal jika kita membaca dengan seksama aturannya jelas tertuang dalam lampiran Persesjen Nomor 10 Tahun 2024 pada poin E tentang pembatalan dan penghentian pembayaran TPG non ASN," paparnya.

""Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat aturan tersebut pada laman https://puslapdik.dikdasmen.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Salinan-Persesjen-10-Tahun-2024.pdf," sambungnya.

Lebih lanjut Jafar memaparkan, ada guru di Bandung Barat yang menerima honor sebesar Rp500.000 per bulan. Bahkan, setelah lulus PPG gajinya dihentikan.

"TPG pun belum diterima. Jadi bagaimana mereka bisa menyambung perekonomian keluarganya. Apalagi pada bulan Ramadan seperti saat ini yang memang biaya kebutuhan sehari-hari makin meningkat," paparnya.

Jafar menilai, kebijakan tersebut sangat tidak adil. Dirinya berharap Pemerintah Pusat, Kemdikdas, kepala daerah baik gubernur, bupati segera  turun tangan untuk mencari solusi permasalahan tersebut agar ratusan guru honorer di Bandung Barat tidak dirugikan dan menjadi korban.

"Kami hanya guru honorer yang mungkin dipandang sebelah mata oleh pemerintah, kami tidak meminta lebih, hanya ingin diperlakukan manusiawi," ujarnya. 

Tak cuma itu, sambung Jafar, dengan beban kerja yang disamakan dengan guru berstatus ASN seharusnya hak yang diberikan kepada guru honorer itu sama.

"Kami berharap Pemkab Bandung Barat dan Komisi IV DPRD KBB memberikan perhatian serius untuk permasalahan ini. Jangan sampai guru yang telah berjuang untuk pendidikan di Kabupaten Bandung Barat ini justru dibiarkan sengsara dengan tidak adanya kejelasan seperti saat ini," bebernya. 

"Kami juga WNI yang sama-sama mempunyai hak yang diatur pada UUD dan Pancasila yakni Sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penuhi hak-hak kami," tegasnya. 

Sejauh ini, tambah Jafar, Dinas Pendidikan (Disdik) KBB belum memberikan tanggapan ataupun kebijakan terkait persoalan yang dihadapi ratusan guru honorer. 

"Kami berharap ada kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada para guru honorer di Bandung Barat agar tetap bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini," tandasnya.***